Kisah-kisah ART yang Disiksa di Tanah Air

RUU Perlindungan PRT yang tak kunjung disahkan

Di tengah maraknya penyiksaan ART, RUU Perlindungan PRT belum kunjung disahkan oleh DPRS sejak 18 tahun silam.

Dikutip dari BBC Indonesia, Koordinator Koalisi Sipil Undang Undang Perlindungan PRT, Eva Kusuma Sundari mengungkapkan RUU Perlindungan PRT yang disodorkan sejak 2004 sudah sangat moderat karena sudah 78 kali direvisi.

Di dalamnya, kata Eva, tidak ada ketentuan jerat pidana dan lebih menekankan pada standar perjanjian kerja antara majikan dan PRT untuk menghindari eksploitasi.

Persoalannya, kata dia, DPR sejauh ini lebih memposisikan diri sebagai majikan dari pada PRT.

"Di dalam UU ini seolah-olah menargetkan PRT. Mereka [DPR] merepresentasikan majikan dari pada PRT loh,“ kata dia.

Baca juga: Ancaman Kekerasan Pekerja Rumah Tangga di Tengah RUU PRT yang Belum Disahkan sejak 18 Tahun Silam

RUU Perlindungan PRT sudah diajukan sejak masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pada 2004 silam. RUU ini digagas dan disponsori oleh PDI Perjuangan.

Menurut Eva Kusuma Sundari, pada 2009, PDI Perjuangan menggencarkan agar RUU ini disahkan. Akan tetapi saat itu Demokrat sebagai partai penguasa menolak.

Hingga 2019, RUU ini masuk ke dalam program legislasi nasional. Namun, dua fraksi besar menolak untuk segera disahkan yaitu PDI Perjuangan dan Golkar dengan alasan tidak mempertimbangkan sosio-kultural masyarakat, di mana PRT bekerja secara gotong royong dan kekeluargaan.

Di saat yang bersamaan, Demokrat berbalik arah mendukung pengesahan RUU ini.

Pada 2020, Badan Legislasi DPR menyepakati RUU Perlindungan PRT menjadi inisiatif DPR. Akan tetapi hingga kini regulasi ini belum juga dibawa ke rapat paripurna.

Baca juga: PRT di Bangkalan Kabur Usai Curi Uang Majikan, Pelaku Ditangkap di Lumajang

Dalam sejumlah kesempatan, Wakil Presiden Ma‘ruf Amin mendukung percepatan pengesahan RUU Perlindungan PRT, seruan yang sama juga disampaikan Kementerian Tenaga Kerja.

Pemerintah juga membentuk Gugus Tugas percepatan RUU Perlindungan PRT yang beranggotakan delapan kementerian dan lembaga. Gugus tugas ini memiliki kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022.

Hak-hak pekerja rumah tangga

Dikutip dari buruhmigran.or di, Sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia N0.2/2015, Pekerja Rumah Tangga yang disebutkan dalam pasal 1, PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

Adapun syarat-syarat menjadi pekerja rumah tangga seperti disebut dalam pasal 4 adalah : memiliki dokumen identitas diri, berusia minimal 18 tahun, dan mendapat izin dari suami/istri bagi pekerja yang sudah berkeluarga.

Baca juga: KSP: Ada Kekosongan Aturan Perlindungan PRT, Pemerintah Kawal RUU PPRT hingga Disahkan

Hak-hak Pekerja Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam pasal 7 adalah :

• Memperoleh informasi mengenai pengguna.
• Mendapat perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya.
• Mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja.
• Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat.
• Mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
• Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan.
• Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
• Mendapat tunjangan hari raya
• Berkomunikasi dengan anggota keluarganya.

Smenetara itu Kewajiban Pekerja Rumah Tangga yang diatur dalam pasal 8 adalah:

• Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kerja
• Menyelesaikan pekerjaan dengan baik
• Menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga pengguna
• Memberitahukan kepada pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Hendra Cipto, Ghinan Salman |Editor : Dony Aprian, Pythag Kurniati), BBC Indonesia, Buruhmigran.or.id