Viral, Video Rumah Warga di TTS Digusur Saat Hujan, Anak-anak Menangis, Ini Penjelasan Pemprov NTT

KUPANG, KOMPAS.com- Sebuah video yang memperlihatkan rumah warga di lahan Besipae, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), digusur pemerintah setempat, viral di media sosial.

Sebanyak 12 dari 19 rumah yang dibangun Pemerintah Provinsi NTT beberapa waktu lalu, dibongkar lagi oleh pemerintah.

Baca juga: Duduk Perkara Aipda AA Dilaporkan ke Propam Polda NTT, Minta Rp 250 Juta untuk Loloskan Korban Jadi Polisi

Dalam video tersebut, terlihat warga melakukan perlawanan saat pemerintah Provinsi NTT yang dikawal aparat kepolisian merobohkan rumah warga.

Sejumlah wanita dan anak-anak tetap bertahan serta berlindung di bawah puing-puing rumah, karena hujan saat itu mengguyur.

Seorang warga bernama Daud Selan meminta Presiden Joko Widodo untuk melihat kondisi mereka.

Daud pun menunjukkan sejumlah anak-anak sedang berlindung di bawah atap rumah yang telah dirobohkan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Setda NTT.

Baca juga: Kasus Aipda AA Tipu Mahasiswa Rp 250 Juta, Polda NTT Selidiki Kemungkinan Ada Korban Lain

"Pak Presiden Jokowi tolong lihat anak-anak kecil sampai menangis begini. Sampai hati Pemerintah Provinsi NTT bisa seperti ini," ujar Daud dalam video tersebut.

"Mereka seperti ini dan dibiarkan basah kuyup seperti ini. Mana tanggung jawab negara Indonesia pak? Pak Jokowi, Pak Jokowi tolong lihat," sambung Daud sembari menangis.

Menurut Daud, penggusuran rumah mereka pada saat musim hujan sangat disayangkan, karena belum ada persiapan apa pun dari mereka untuk pindah.

Penjelasan Pemprov NTT

Kepala Badan (Kaban) Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Alexander Lumba, menjelaskan, pihaknya hanya menertibkan rumah yang dibangun di atas lahan milik pemerintah.

"Yang ditertibkan adalah rumah yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi yang dihuni oleh para okupan dan bangunan lainnya yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sama sekali tidak ada tindakan anarkis dari pemerintah provinsi dalam proses penertiban tersebut," ujar Alexander kepada sejumlah wartawan, Sabtu (23/10/2022) petang.