Soal Kasus Dugaan Korupsi Proyek Rp 166 Miliar, Pemkot Bima Serahkan Dokumen ke KPK

BIMA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebanyak dua pejabat telah diperiksa KPK sebelumnya, yakni Kadis PUPR Kota Bima dan Kepala BPBD Kota Bima.

Sekretaris Daerah Kota Bima Muhtar Landa membenarkan dua pejabat itu telah diperiksa KPK.

Ia mengaku kedua kepala dinas itu bukan diperiksa sebagai saksi melainkan dimintai keterangan dan klarifikasi terhadap penyelidikan kasus yang sedang berjalan.

"Kemarin hanya dimintai klarifikasi saja," kata Muhtar kepada Kompas.com, Kamis (29/9/2022).

Ia mengtakan, pemeriksaan terhadap para pejabat ini menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir 2017.

Pemkot pun telah menyerahkan dokumen yang diminta penyidik KPK. Dokumen tersebut diduga terkait dengan dugaan korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi 2017.

Muhtar enggan menjelaskan lebih detail mengenai dokumen apa saja yang diminta KPK. Namun, kata dia, tidak semua dokumen terkait penggunaan dana Rp 166 miliar itu diserahkan.

"Dokumen yang dikirim ke KPK berkaitan dengan belanja modal, kecuali untuk rumah relokasi yang Rp 102 miliar tidak diberikan karena dikerjakan oleh Pokmas," kata Muhtar.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Bima Jaenab membenarkan telah dimintai klarifikasi oleh penyidik KPK.

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi Rp 166 Miliar di Kota Bima, KPK Disebut Panggil 3 Kontraktor

"Hanya permintaan keterangan dan klarifikasi. Enggak ada pertanyaan apa-apa ke saya soal kegiatan. Saya hanya ditanya kapan pelantikannya? Beliau-beliau (penyidik KPK) juga tahu kalau saya dilantik tahun lalu," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis.

Usai dimintai keterangan, Jaenab mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen penting ke KPK.

Ia mengatakan, dokumen yang diserahkan berkaitan dengan penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani BPBD.

Dokumen itu untuk mendukung penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di instansi tersebut. Hanya saja, Jaenab tidak memerinci dokumen apa saja yang diserahkan ke KPK.

"Beberapa dokumen sudah diserahkan. Sesuai surat permintaannya saja, sudah kita kasih semua. Pokoknya semua proyek yang ada surat perintah kerja yang kita serahkan dokumennya," tuturnya

Ketika ditanya detail permasalahan yang terjadi di BPBD, khususnya dalam penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi serta lokasi kegiatan fisik yang dikerjakan, Jaenab enggan menjelaskan.

Ia juga mengeklaim tak mengetahui perusahaan mana saja yang memenangkan tender dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp 166 miliar itu, karena baru dilantik menjadi Kalak BPBD pada Juni 2021.

"Kalau saya tidak tahu apa-apa soal kegiatannya, kan saya masuk di BPBD 2021 soalnya. Yang tahu itu kan semuanya ada di dokumen-dokumen itu. Siapa PPK dan siapa ini, saya enggak hafal," ujarnya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di dua instansi yakni PUPR dan BPBD Kota Bima ini mencuat setelah dilaporkan masyarakat ke KPK beberapa waktu lalu.

Selain memeriksa dua pejabat lingkup Pemkot Bima, KPK juga telah melayangkan panggilan kepada tiga kontraktor selaku pemenang tender untuk dimintai keterangan.

Ketiga kontraktor yang dipanggil lembaga anti rasuah itu masing-masing inisial W, J dan IK.

Dikonfirmasi soal laporan dugaan korupsi itu, Wali Kota Bima, M Lutfi pun menanggapinya secara dingin.

Orang nomor satu di Kota Bima itu mengaku, penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang digulirkan sejak 2017 sudah berjalan sesuai prosedur.

Ia juga menyebutkan, tak ada pejabat Pemkot Bima yang terlibat lebih jauh dalam pelaksaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir senilai Rp 166 miliar seperti yang dilaporkan.

"Pemkot Bima tidak pernah menikmati sepersen pun dari dana rehab rekon itu. Ini murni swakelola oleh kelompok masyarakat serta dikerjakan oleh pihak ketiga," kata Lutfi kepada Kompas.com.

Sementara itu, Lutfi pun menjelaskan secara rinci terkait penggunaan dana rehab rekon.

Ia mengatakan, bantuan hibah tersebut diberikan berdasarkan dokumen Rencana Aksi (Renaksi) pascabanjir yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bima kepada BNPB dan Menteri Keuangan RI.

Baca juga: 10 Warga di Bima Diduga Keracunan Jamu Tradisional Loi Pai Piri, Polisi: Habis Minum lalu Muntah

Sesuai prosedur, kata dia, anggaran  itu digunakan untuk penanggulangan masyarakat yang terdampak banjir pada akhir Desember 2016.

“Bantuan ini dibagi menjadi dua, yakni berupa Bantuan Sosial (Bansos) dan bersifat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 102,234 miliar,” ujarnya.

Untuk bantuan langsung masyarakat, kata dia, Rp 102 miliar telah digunakan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) korban banjir yang berlokasi di lingkungan Kadole, Oi Fo'o dan Jatibaru serta rumah relokasi mandiri di beberapa titik.

"Semua kegiatan ini melalui sistem kelompok masyarakat (Pokmas), termasuk didalamnya melibatkan penerima bantuan," sebutnya.

Dia mengatakan, Pokmas itu sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan rumah relokasi. Karena, menurutnya, dana hibah tersebut berbasis swakelola masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan langsung dan dikelola oleh kelompok masyarakat.

"Dananya langsung turun ke rekening Pokmas, dan langsung dikerjakan oleh Pokmas. Bukan dipihakketigakan. Penjelasan ini tentunya agar tidak ada kekeliruan, sehingga masyarakat lebih paham mekanismenya," tutur Lutfi.

Sementara sisa anggaran dengan sumber dana rehab rekon senilai Rp 166 miliar, lanjut Lutfi, telah digunakan untuk beberapa sarana dan prasarana umum seperti jalan, drainase, instalasi listrik dan air bersih.

Sejumlah pembangunan ini dikerjakan pihak ketiga yang memenangkan tender.

“Termasuk pekerjaan jembatan Padolo ll sebesar Rp 16 miliar dan jembatan gantung di lingkungan Paruga Rp 2 miliar. Semuanya itu bersumber dari dana rehab rekon yang dikerjakan oleh pihak ketiga tahun 2018," pungkasnya.