Usut Dugaan Korupsi Rp 166 Miliar di Kota Bima, KPK Disebut Panggil 3 Kontraktor

BIMA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan penggilan kepada tiga kontraktor di Kota Bima, NTB.

Ketiga pemilik perusahaan itu dipanggil untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan korupsi proyek rehab dan rekon senilai Rp 166 miliar.

Baca juga: Diduga Keracunan Usai Minum Jamu Tradisional, 10 Warga Bima Dilarikan ke RS

Ketiga kontraktor yang dipanggil lembaga anti rasuah itu masing-masing berinisial W, J dan IK.

Sebelum memanggil ketiga kontraktor itu, KPK dikabarkan telah memeriksa dua pejabat Pemkot Bima yakni Kadis PUPR dan BPBD beberapa waktu lalu.

Salah satu kontraktor inisial W yang dikonfirmasi mengakui telah menerima surat panggilan dari KPK. Dalam surat itu, ia diminta memberikan keterangan.

"Ya, selain saya, ada dua kontraktor lain juga dipanggil. Perihal surat itu pengambilan keterangan, dan kami diminta hadir untuk memberi keterangan di kantor BPKP Mataram," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (28/9/2022).

Kepada wartawan, W memastikan akan kooperatif menghadiri panggilan KPK.

Selain dipanggil untuk diminta keterangan, W mengaku juga dimintai penyidik untuk membawa sejumlah dokumen seperti buku rekening perusahan dan milik pribadi.

"Termasuk juga diminta dokumen proyek yang dikerjakan," tuturnya.

W merupakan salah satu dari sejumlah kontraktor yang memenangkan tender proyek rehab dan rekon pascabanjir 2017 dengan total nilai proyek mencapai Rp 166 miliar.

Saat ditemui Rabu (28/9), W membenarkan bahwa perusahannya telah memenangkan sejumlah paket proyek rehab dan rekon di Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima.

"Ya, ada enam paket proyek yang perusahaan saya kerjakan pada tahun 2019 dan 2021," ujarnya.

Pada enam paket proyek itu dengan nilai anggarannya bervariasi. Mulai dari paling besar dengan angka Rp 5,3 miliar hingga terkecil Rp 100 juta.

Sementara pekerjaan fisik, kata W, meliputi pekerjaan jalan dan drainase serta pembuatan talud di perumahan relokasi Oi Fo'o. Kemudian, pekerjaan pipanisasi air bersih di Kelurahan Paruga.

Namun W membantah mengerjakan proyek rehab dan rekon tersebut. Ia menyebut, perusahaannya digunakan oknum yang mengaku keluarga pejabat.