Dudung Respons Effendi Simbolon, Singgung Hak Anggota Dewan dan Harga Diri TNI

RIAU, KOMPAS.com-Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyebutkan, Effendi Simbolon punya hak untuk menyampaikan pendapat sebagai anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, Effendi diharapkan mempertimbangkan harga diri TNI saat melontarkan pendapat.

"Memang beliau punya hak konstitusional sebagai anggota dewan, tapi kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat punya kehormatan dan harga diri," ujar Dudung seusai peluncuran program ketahanan pangan bersama Pertamina Hulu Rokan di Kabupaten Bengkalis, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: KSAD Dudung Yakin Ucapan Effendi Simbolon Tak Wakili PDI-P dan DPR, Minta Prajurit TNI Hentikan Kemarahan

Pernyataan Effendi yang menyebut TNI AD lebih parah dari organisasi kemasyarakatan, disebut Dudung telah menyakiti perasaannya.

Apalagi, ucapan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu dianggapnya tidak sesuai dengan kenyataan.

"Kalau tidak tahu, tidak paham tentang fakta dan bukti sebenarnya, jangan asal bicara. Jangan asal bicara, karena itu menyakitkan (hati) seluruh prajurit," sebutnya.

Kendati demikian, Dudung menganggap pernyataan Effendi tidak mewakili DPR dan partainya.

Pasalnya, PDI-P disebut merupakan partai yang dekat dengan TNI.

Baca juga: Effendi Simbolon yang Minta Maaf soal TNI Gerombolan Punya Harta Kekayaan Rp 151 Miliar

Isu ketegangan dengan Panglima TNI

Lebih lanjut, Dudung menegaskan TNI tetap dalam keadaan solid. Dia mengakui punya beberapa perbedaan pandangan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, tapi itu dianggap sebagai hal biasa.

"Kalau saya dengan Pak Andika (Panglima TNI) ada perselisihan sedikit itu biasa, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Siapa pun, di sini ada bupati, wakil bupati berbeda itu biasa," ujar Dudung.

Dudung pun menyampaikan TNI AD kini sedang menjalankan program terkait ketahanan pangan yang merupakan bagian dari perintah Panglima TNI.

Jalannya program itu, disebutnya membantah tudingan ada perpecahan seperti yang ditudingkan Effendi Simbolon.

"Maka jangan sok taulah, yang enggak ngerti apa-apa seakan-akan paling bener sendiri, paling mulia sendiri. Harus secara kompherensif kalau nerima laporan atau terima ungkapan. Tidak serta merta ditelan begitu saja. Ini berbahaya menurut saya. Tapi, saya yakin TNI Angkatan Darat akan solid," sebut Dudung.

Sebelumnya, Effendi Simbolon tengah menjadi sorotan prajurit TNI Angkatan Darat imbas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan.

Baca juga: Jenderal Dudung Tanggapi Effendi Simbolon: Jangan Asal Bicara

Tidak hanya itu, Effendi juga menyinggung isu renggangnya hubungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Pernyataan kontroversial Effendi disampaikan dalam rapat bersama Andika, Wamenhan Muhammad Herindra, dan kepala staf angkatan, kecuali Dudung di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Awalnya, Effendi mengaku geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI. Effendi juga menyoroti yang tidak datang rapat.

Padahal, Andika, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.

Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Jenderal Intelijen TNI AD Kritik Keras Effendi Simbolon

Effendi mengatakan, selepas rapat pembahasan anggaran, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk Dudung.

Dia menyarankan agar rapat dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU itu digelar malam ini.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

Penulis: Kontributor Riau, Idon Tanjung