Puan Maharani Safari Politik, Dosen Satya Wacana Berikan Analisisnya

SALATIGA, KOMPAS.com - Safari politik yang dilakukan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ke elite partai lain, dinilai Kepala Departemen Sosial Politik Fiskom Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Putri Hergianasari sebagai upaya menaikkan popularitas dan elektabilitas jelang Pemilu 2024.

Putri mengungkapkan, safari politik merupakan salah satu ajang untuk branding sekaligus komunikasi politik.

"Contohnya yang telah dilakukan PDI Perjuangan dan Puan saat ini. Langkah ini sah dalam rangka mencari peluang dan kemungkinan berkoalisi," ujarnya, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Soal Pertemuan Prabowo-Puan, Dasco: Sulit Dikatakan Sudah Berkoalisi

Dia mengingatkan kembali idiom tidak ada musuh atau teman yang abadi di dalam politik, yang ada hanya kepentingan yang abadi.

"Istilah ini bisa membantu publik untuk memahami fenomena kondisi politik nasional menjelang 2024 seperti saat ini yaitu safari politik," paparnya.

Putri menegaskan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, yang disebut sebagai calon terkuat dari PDI Perjuangan untuk kontestasi 2024, merupakan representasi pilihan politik yang berbeda.

"Ganjar cenderung merupakan capres pilihan sukarelawan politik atau bottom up, sementara Puan merepresentasikan pilihan politik top down," jelasnya.

Selain itu, Putri juga menyoroti koalisi partai politik, yakni Gerindra-PKB dan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri PPP, PAN, dan Golkar.

"Ini komposisi koalisi masih memungkinkan berubah, karena kepentingan partai juga sangat dinamis. Bisa tambah atau berkurang, Nasdem, PKS, dan Demokrat masih wait and see," kata Putri.

"Apalagi, ada pergantian Ketua Umum PPP dari Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono yang ditunjuk majelis menjadi Plt Ketum PPP, tentu akan berpengaruh terhadap dinamika koalisi," paparnya.

Sementara terkait manuver para menteri yang "ancang-ancang" dan bermanuver untuk persiapan Pemilu 2024, menurut Putri perlu ada etika.

"Menteri mulai bermanuver, bukan berarti Jokowi membiarkan itu merupakan bntuk dukungan, akan tetapi seharusnya secara etika kenegaraan seorang menteri meminta izin ke atasannya, yakni presiden," ungkapnya.

"Presiden tidak punya kewajiban untuk merestui atau tidak merestui. Karena mencalonkan atau dicalonkan merupakan hak politik masing-masing menteri dan menjadi hak warga negara dalam Pilpres 2024, tapi etikanya ya izinlah," kata Putri.

Baca juga: Prabowo Bertemu Puan, PKB Diperkirakan Bakal Berpikir Ulang Koalisi dengan Gerindra