Bantu Warga yang Terdampak Kenaikan Harga BBM, Pemkab Bogor Siapkan Dana Rp 14 Miliar

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalokasikan dana sebesar Rp 14 miliar untuk subsidi bagi masyarakat terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Anggaran tersebut merupakan potongan dua persen dari dana alokasi umum (DAU) atau dana transfer daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, mengatakan, potongan dua persen DAU ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk membantu masyarakat setelah pemerintah menaikkan harga BBM.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menentukan bahwa dua persen dari DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan untuk subsidi sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan.

Baca juga: Harga BBM Naik, Awak Transportasi di Kabupaten Semarang Berharap Jadi Penerima BLT

"DAU kita dipotong dua persen. Besarannya Rp14 miliar. Itu kan dipotong dari anggaran yang sudah ada. Jadi kita harus merasionalisasi lagi kegiatan-kegiatan kita yang sudah berjalan," ungkap Mulya, dikutip dari Antara, Senin (5/9/2022).

Mulya menjelaskan, anggaran ini nantinya akan didistribusikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Nanti kita rapatkan dulu. Bantuannya akan seperti pangan, untuk petani dan lainnya. Nanti dirapatkan dulu kebutuhan setiap dinas apa aja dan butuh berapa rupiah," ucapnya.

Mulya berharap, anggaran tersebut dapat mengurangi beban masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. 

Baca juga: Mahasiswa Gelar Demo di Berbagai Daerah, Tolak Kenaikan Harga BBM

Anggaran tambahan bansos dari pemerintah 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengatakan, pemerintah telah menyediakan anggaran untuk tambahan bansos senilai Rp 24,17 triliun.

“Kita mendapatkan tambahan bansos yang telah disetujui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) senilai Rp18,6 triliun waktu itu. Kemudian dari cadangan lain kita bisa tambahkan sehingga capai Rp22 triliun,” kata Isa.

Sementara itu, sekitar Rp2 triliun sisanya akan disediakan oleh pemerintah daerah melalui DAU dan DBH.

Isa mengatakan, melihat kenaikan harga pangan dan energi saat ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat, terutama masyarakat rentan dan miskin, agar mendapatkan bantuan.

Baca juga: Soal Harga BBM Naik, Wagub Bali Imbau Warga Manfaatkan Transportasi Publik

Adapun penyaluran tambahan bansos senilai Rp24,17 triliun akan dilakukan melalui program yang didesain dan diberi nama oleh masing-masing pemerintah daerah, baik disalurkan bagi penyedia angkutan umum, nelayan, maupun masyarakat rentan lainnya.