Belum lagi, ternyata bahkan di kota besar sekalipun, kuota BBM subsidi sudah dibatasi.
Ada aplikasi yang diterapkan untuk pembelian BBM, yang dampaknya mengurangi pergerakan ekonomi.
Jika kenaikan BBM terjadi, tidak menutup kemungkinan, Kabupaten Nunukan yang merupakan perbatasan RI – Malaysia, akan mengalami ‘bencana’ dengan perekonomian yang semakin sulit dan mencekik.
‘’Kami berharap, pemerintah sudah memikirkan dampak dampak tersebut. Kita juga selalu membahas permasalahan BBM untuk perbatasan di banyak forum. Kalau warga perbatasan ini kan selalu terima saja, biar harga BBM Rp 40.000 per liter, tentu tetap mereka beli. Tapi masa iya kondisi seperti ini harus kembali terbebani dengan kenaikan BBM subsidi,’’katanya lagi.
Welson juga menegaskan, sebagai anggota DPRD, ia dan 24 anggota DPRD Nunukan lain, menanggung tanggung jawab besar untuk kehendak rakyat.
Mereka memastikan akan mengawal tuntutan mahasiswa Nunukan dan membawanya ke pemerintah pusat.
‘’Kita semua, anggota DPRD, dan seluruh mahasiswa yang berdemo hari ini untuk kenaikan BBM dan penolakan tarif dasar listrik (TDL), bertanda tangan dan bertanggung jawab semua untuk rekomendasi penolakan kenaikan BBM. Kita pastikan masalah ini terkawal dan sampai ke pusat,’’jelas Welson.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.