Mahasiswa Datangi DPRD Nunukan Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

NUNUKAN, KOMPAS.com - Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Nunukan, Kaltara, melakukan aksi demo di gedung DPRD Nunukan, menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Rabu (31/8/2022).

Para mahasiswa menilai, kenaikan harga BBM akan menambah penderitaan masyarakat. Padahal mereka baru saja berusaha bertahan akibat pagebluk Covid-19.

"Semua tahu kalau rakyat baru mulai pulih setelah sekian lama menderita akibat pandemi Covid-19. Berapa banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan, mereka terpaksa menganggur, sehingga angka kemiskinan meningkat. Dalam keadaan begini, kenaikan BBM akan memperburuk nasib dan kehidupan masyarakat kecil semakin menderita," kata orator demo, Abdul Rahman.

Tidak seharusnya kebijakan ini diambil dan tidak semestinya menjadikan rakyat sebagai korban.

Selama ini, harga kebutuhan pokok masyarakat sudah mengalami kenaikan dan memperberat beban ekonomi masyarakat.

Apabila masih ditambah dengan kenaikan BBM, bisa dibayangkan berapa banyak pelaku UMKM terpukul dan bangkrut nantinya.

"Pengangguran semakin banyak dan membeludak. Pasti akan ada efek negatif, kejahatan tentu akan merajalela dengan alasan ekonomi," imbuhnya.

Menurut mahasiswa, pembengkakan kuota subsidi, tidak lain dan tidak bukan, akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi.

Realitanya, hak rakyat miskin dan kurang mampu tersebut justru banyak dikonsumsi oleh kalangan atas.

Rahman dan para mahasiswa di Nunukan, memandang perlunya revisi soal Perpres Nomor 191 tahun 2014 untuk mempertegas pihak-pihak yang berhak menerima subsidi.

Selain itu, harus ada pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian agar BBM bersubsidi tidak selalu salah sasaran.

"Pemerintah seharusnya menagih pajak terhadap para konglomerat demi menambal subsidi rakyat, bukan menghapuskan subsidi," kata Abdul Rahman.

Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Welson, mewakili 25 legislator Nunukan, memberikan apresiasi atas sikap mahasiswa Nunukan yang menunjukkan kepedulian dan empati kepada masyarakat.

Welson menegaskan, bahwa ketidaksetujuan mahasiswa atas kebijakan rencana kenaikan harga BBM subsidi, juga menjadi keprihatinan para anggota DPRD.

‘’Sebagai gambaran, Krayan sudah setahun selalu antre BBM. Masing masing kendaraan hanya dijatah tiga liter agar semua kebagian. Jadi kelangkaan BBM di Krayan juga menjadi perkara yang masih butuh perhatian,’’kata Welson.

Belum lagi, ternyata bahkan di kota besar sekalipun, kuota BBM subsidi sudah dibatasi.

Ada aplikasi yang diterapkan untuk pembelian BBM, yang dampaknya mengurangi pergerakan ekonomi.

Jika kenaikan BBM terjadi, tidak menutup kemungkinan, Kabupaten Nunukan yang merupakan perbatasan RI – Malaysia, akan mengalami ‘bencana’ dengan perekonomian yang semakin sulit dan mencekik.

‘’Kami berharap, pemerintah sudah memikirkan dampak dampak tersebut. Kita juga selalu membahas permasalahan BBM untuk perbatasan di banyak forum. Kalau warga perbatasan ini kan selalu terima saja, biar harga BBM Rp 40.000 per liter, tentu tetap mereka beli. Tapi masa iya kondisi seperti ini harus kembali terbebani dengan kenaikan BBM subsidi,’’katanya lagi.

Welson juga menegaskan, sebagai anggota DPRD, ia dan 24 anggota DPRD Nunukan lain, menanggung tanggung jawab besar untuk kehendak rakyat.

Mereka memastikan akan mengawal tuntutan mahasiswa Nunukan dan membawanya ke pemerintah pusat.

‘’Kita semua, anggota DPRD, dan seluruh mahasiswa yang berdemo hari ini untuk kenaikan BBM dan penolakan tarif dasar listrik (TDL), bertanda tangan dan bertanggung jawab semua untuk rekomendasi penolakan kenaikan BBM. Kita pastikan masalah ini terkawal dan sampai ke pusat,’’jelas Welson.