Jalur Kereta Api Konsep "Landed", Kota Makassar Terancam Banjir Lebih Besar

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kota Makassar terancam terendam banjir jika proyek jalur kereta api dipaksakan dibangun dengan konsep rel di atas tanah (grounded, landed, at grade). 

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto ketika dikonfirmasi, pada Senin (8/8/2022).

Pria yang berlatar belakang arsitek ini menuturkan, konsep landed sangat membahayakan dan merugikan masyarakat Kota Makassar.

Sebab, konsep landed yang dibangun di atas tanah bisa menghambat aliran air ke laut.

Baca juga: Danny Pomanto: Amdal Jalur Kereta Api di Makassar Tidak Transparan

"Kalau konsep landed ini bisa membuat Kota Makassar tambah banjir. Tidak ada rel kereta api melintang sepanjang dekat pantai, Kota Makassar banjir. Apalagi, kalau aliran air ke pantai tertanggul, bisa tenggelam Kota Makassar," sebut Danny.

Danny Pomanto sejak awal meminta agar jalur kereta api dibangun dengan konsep elevated atau melayang.

Di mana, konsep elevated ini pun disepakati oleh Pemerintah Kota Makassar dan Kepala Balai Pengelola Kereta Api sebelum dijabat oleh Andi Amanna Gappa.

"Dari dulu sudah sepakat elevated dengan kepala BPKA sebelumnya. Kenapa konsep ini berubah setelah kepala BPKA yang baru dan tidak koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar," ungkap dia.

Danny mengatakan, dirinya tetap mendukung proyek nasional, namun tidak lepas dari kebaikan Kota Makassar beserta masyarakatnya.

"Saya harus menjaga serta memperjuangkan Kota Makassar dan masyarakatnya lebih baik. Jangan sampai dilanda banjir lebih besar karena jalur kereta api," ujar dia.

Danny meyakini kajian konsep landed jalur kereta api tidak cocok di Kota Makassar. 

"Kalau memang ada amdalnya itu jalur kereta api, ayo dibuka dan dibahas. Jangan cuma janji katanya aman, sedangkan jalur kereta api di Kabupaten Barru yang sudah jadi dengan konsep landed membuat banjir," ujar dia.

Danny menyebut, jika jalur kereta api dibangun dengan konsep landed di atas permukaan tanah maka akan menyalahi Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

"Semuanya sudah diatur di RTRW kami, kami menilai kalau landed akan bermasalah karena pelanggaran. Lagi pula akan menyengsarakan warga dari dampak negatif di bidang ekonomi, ekologis, dan sosial kemasyarakatan," beber dia.

Danny menerangkan, jalur kereta api dengan konsep elevated, drainase tetap jalan.

Baca juga: Kasus Pemuda Makassar yang Tewas Setelah Ditangkap Polisi Berakhir Damai

Lahan yang digunakan juga sedikit, lebar sekitar 5 meter. Kalau landed sudah banyak diambil lahan, bisa sampai 50 meter dan bisa ganggu sistem drainase di Kota Makassar.

"Kenapa tidak mau dibangun konsep elevated di Kota Makassar, sedangkan di Kabupaten Maros malah dibangun elevated untuk melewati sebuah gudang. Ada apa dengan gudang di Maros itu, sehingga tidak bisa diganggu dan di buatkan elevated," tanya Danny Pomanto.

Diketahui, proyek nasional kereta api Makassar-Parepare dibangun sudah beberapa tahun lalu.

Namun, proyek tersebut belum selesai dan baru dibangun di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.

Sedangkan Kota Makassar baru mau dikerjakan, namun terjadi silang pendapat hingga perseteruan terjadi antara Pemerintah Kota Makassar dan BPKA Sulsel.