Jalur Perbatasan RI-Malaysia Diblokade karena Sembako Mahal, Pemprov Kaltara Keluarkan Subsidi Ongkos Angkut

NUNUKAN, KOMPAS.com – Aksi pemblokiran jalur perbatasan RI – Malaysia, antara Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dan Ba’kelalan, Sarawak, Malaysia, masih berlangsung sejak Selasa (5/7/2022).

Blokade tersebut menghentikan total pasokan bahan pokok penting (bapokting) untuk Krayan yang selama ini memiliki ketergantungan tinggi dengan Malaysia.

Namun demikian, meski masalah tersebut masih menjadi persoalan pelik yang belum ada solusi, Pemprov Kaltara telah mengusahakan pasokan kebutuhan bahan pokok penting tetap terdistribusi di Krayan.

Baca juga: Harga Bahan Pokok Perbatasan Melonjak Diduga akibat Monopoli, Masyarakat Dayak Lundayeh Blokade Pintu Indonesia-Malaysia

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kaltara, Ilham Zain, mengatakan, Pemprov Kaltara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menggelontorkan subsidi ongkos angkut (SOA) barang, sebagai langkah untuk mengatasi disparitas harga dan kelangkaan bahan pokok penting, mulai Juni 2022.

‘’SOA barang tahun ini dialokasikan Rp 8,5 miliar. Gubernur Kaltara pun meminta agar kegiatan SOA di titik lainnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Kaltara, segera dipercepat,’’ujarnya, Kamis (7/7/2022).

Sementara ini, rute SOA yang mulai berjalan, adalah rute untuk Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Baca juga: Jalur Perdagangan RI–Malaysia Diblokade karena Dugaan Monopoli Harga, Ini Kata Gubernur Kaltara
Dari total anggaran SOA yang digelontorkan Rp 8,5 miliar dari APBD Kaltara 2022, SOA untuk rute Kecamatan Krayan dialokasikan sebesar Rp 2,7 miliar.

Dalam waktu dekat, lanjut Ilham Zain, SOA yang bersumber dari APBN juga bakal digelontorkan.

‘’SOA APBN 2022 dianggarkan Rp 40,8 miliar lebih. Terdiri dari SOA perintis penumpang dengan anggaran Rp29,1 miliar, dan SOA perintis barang/kargo sebesar Rp11,6 miliar,’’kata Ilham.

Anggaran SOA APBN bagi penumpang, dialokasikan untuk 16 rute, meliputi Tarakan-Long Bawan (PP), Long Bawan-Malinau (PP), Long Apung Malinau (PP), Long Apung-Tanjung Selor (PP), Long Nawang-Nunukan (PP), Long Bawan-Tanjung Selor (PP), Maratua-Tarakan (PP), Malinau-Mahak Baru (PP). Lalu, Malinau-Long Layu (PP), Malinau-Binuang (PP), Malinau-Long Alango (PP), Malinau-Long Pujungan (PP), Malinau-Data Dian (PP), Malianu-Long Sule (PP) serta Nunukan-Binuang (PP), dan Nunukan-Long Layu (PP).

Untuk rute perintis barang/kargo, dialokasikan untuk rute Tarakan-Long Bawan (PP), Tarakan-Long Apung (PP), Tarakan-Long Sule (PP), Tarakan-Binuang (PP) dan Tarakan-Long Layu (PP).

‘’Semoga ini bisa mengcover pasokan sembako dan kebutuhan penting lain untuk Krayan,’’kata Ilham.

Kronologi kasus

Masyarakat adat Dayak Lundayeh di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, memblokade jalur Ba'kelalan Malaysia dan Long Midang, di perbatasan RI.

Tingginya harga bahan pokok dan sembako sejak pandemi Covid-19 yang tak kunjung turun menjadi salah satu alasan.

Terlebih, alur pengiriman barang keluar masuk, hanya melalui koperasi yang ditunjuk oleh Pemprov Kaltara dan KJRI Kuching Sarawak.

Ia mencontohkan, harga gula pasir yang tadinya hanya Rp. 14.000- Rp 16.000, dengan sistem perdagangan melalui koperasi yang jalan sampai hari ini mencapai Rp. 24.000- Rp 26.000 per kilogram.

Baca juga: Harga Bahan Pokok Perbatasan Melonjak Diduga akibat Monopoli, Masyarakat Dayak Lundayeh Blokade Pintu Indonesia-Malaysia

Demikian juga dengan bahan bangunan. Semen misalnya, sebelum melalui koperasi, dijual dengan harga Rp180.000 - Rp 230.000 per zak, begitu lewat koperasi, harga menjadi Rp 300.000 per zak.

Koordinator aksi blokade jalur perbatasan RI - Malaysia di Krayan Drs.Yuni Sere mengatakan, ada sejumlah hal yang memicu protes warga adat Dayak Lundayeh yang berujung penutupan total jalur keluar masuk RI - Malaysia di Krayan.

Yang pertama, lambannya respon Pemprov Kaltara dan KJRI Kuching Sarawak dalam mencari solusi permasalahan perdagangan di perbatasan.

Kedua, penolakan atas kebijakan Pemprov Kaltara dan KJRI Kuching yang hanya menunjuk satu koperasi dalam perdagangan G to G.

"Karena sistem tersebut, membuka celah monopoli perdagangan yang menguntungkan koperasi, sementara warga masih harus tercekik akibat harga tinggi di tengah kesulitan mendapatkan bapokting di perbatasan,"katanya.

Masyarakat adat Lundayeh menuntut agar pemerintah segera membuka pola perdagangan tradisional seperti sebelumnya.

Masyarakat perbatasan RI-Malaysia, juga menolak praktik monopoli perdagangan di perbatasan Long Midang-Ba'kelalan.

"Agar pemerintah memberi peluang sebesar besarnya, kepada pihak pengusaha yang ada di kedua negara, untuk melakukan perdagangan seperti sebelum Covid-19,"jelasnya.