ASN Gunungkidul Turun Pangkat Selama Setahun karena Cerai Tanpa Izin, Bagaimana Aturannya?

KOMPAS.com - Dua orang aparatur sipil negara (ASN) di Gunungkidul, Yogyakarta, diturunkan pangkatnya selama setahun akibat bercerai tanpa izin dari pejabat atau atasannya.

Seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (6/7/2022), Kepala Bidang Status Kinerja dan Kepegawaian, BKPPD Gunungkidul, Sunawan mengatakan, kedua ASN tersebut merupakan pegawai dinas kesehatan.

"Salah satunya dokter dan terkena sanksi diturunkan jabatannya menjadi pelaksana pelayanan medis selama satu tahun," ujarnya.

Ia menjelaskan, kedua ASN yang hendak bercerai itu tidak meminta izin terlebih dahulu, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.10/1983 jo PP No.40/1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS.

"Hasil pemeriksaan ada unsur kelalaian, keduanya disanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.94/2021 tentang Disiplin PNS," jelasnya.

Baca juga: Bupati Sumenep Wajibkan ASN Pakai Batik Lokal Setiap Kamis dan Jumat

Aturan perceraian bagi ASN

Seperti yang telah disebutkan, aturan mengenai perceraian ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.10/1983 jo PP No.40/1990.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa ASN yang akan bercerai harus meminta izin dari pejabat atau atasannya.

Berikut ini aturan lengkap mengenai perkawinan dan perceraian ASN:

Menimbang:

a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;

b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada

Baca juga: Cerai Tanpa Izin, 2 ASN di Gunungkidul Turun Pangkat Setahun

c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;

d. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga;

e. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu:

Baca juga: Penjual Ratusan Amunisi ke Oknum ASN Nduga Ditangkap

Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat
keterangan lebih dahulu dari pejabat;

(2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud alam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara
tertulis;

(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya."