Asal-usul Nabire

KOMPAS.com - Kabupaten Nabire dipilih menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dikaji oleh DPR RI.

Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan Nabore sangat strategis karena menjadi pintu gerbang tol laut bagi kabupaaten lainnya yang ada di wilayah Meepago.

Mesak mengatakan Nabire adalah kabupaten tertua dari 9 kabupaten/kota lainnya di Papua yang kala itu masih dikenal dengan Irian Jaya.

Sembilan kabupaten/kota adalah Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Manokwari yang ada di Provinsi Papua Barat sekarang.

Serta Kabupaten Paniai ibu kota Nabire, Biak Numfor, Yapen Waropen, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke.

Baca juga: Nabire Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Pintu Gerbang Tol Laut di Daerah Meepago

Kabupaten Nabire terletak di kawasan Teluk Cendrawasih, Provinsi Papua dan Samudra Pasisifik.

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan yapen dan sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Waropen dan Kabupaten Panai.

Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dogiyai dan sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana.

Asal-usul dan arti Nabire

Dikutip dari nabirekab.go.id, ada beberapa versi asal-usul dan arti Nabire.

Berdasarkan cerita dari Suku Wate, "Nabire" berasal dari kata "Nawi" yang di masa lalu dihubungkan dengan kondisi alam Nabire yang merujuk pada binatang jangkrik yang banyak ditemukan di speanjang sungai.

Lama kelamaan kata "Nawi" mengalami perubahan penyebutan menjadi Nawire dan akhirnya menjadi Nabire.

Suku Wate terdiri dari Waray, Nomei, Roaiki, Tawamoni, dan Waii yang menggunakan satu bahasa. Mereka tinggal di enam kampung di tiga distrik.

Baca juga: Bakal Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Bupati Nabire: Kami Siapkan Kantor Gubernur Sementara

Versi lainnya yakni menurut Suku Yerisyam, kata Nabire berasal dari "Navirei" yang artinya daerah yang ditinggalkan.

Penyebutan Navirei muncul sebagai nama suatu tempat pada saat diadakannya pesta perdamaian ganti daerah antara suku Hegure dan Yerisyam.

Pengucapan Navirei kemudian berubah menjadi Nabire yang secara resmi dipakai untuk memberi nama daerah ini oleh Bupati pertama yaitu AKBP. Drs. Surojotanojo.

Ada juga yang menyebut Nabire berasal dari kata Na Wyere yang artinya daerah kehilangan. Diceritakan, nama Na Wyere berkaitan dengan wabah penyakit yang menyerang penduduk setempat.

Baca juga: Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Karena penyakit tersebut, banyak yang meninggalkan wilayah tersebut. Karena banyak yang pergi, maka Na Wyere menjadi Nabire.

Versi terakhir berasal dari Suku Heguru yang menyebut nama Nabire berasal dari Inambre yang artinya pesisir pantai yang ditumbuhi tanaman jenis palem.

Lama kelamaan penyebutan Inambre berubah menjadi Nabire.

Pada tahun 1828, Tanah Papua sudah menjadi bagian jajahan Belanda di Kepulauan Indonesia. Namun kekuasaan Belanda baru ada di Papua pada tahun 1898.

Kala itu Tweede Kamer (Parlemen Belanda) menyetujui Anggaran Belanja sebesar F. 15.000 (Gulden), untuk mendirikan pemerintahan di daerah jajahannya.

Papua yang saat itu disebut Irian Barat dibagi dua wilayah. Sebelah utara disebut Afdeling Noord Nieuw Guinea berkedudukan di Manokwari yang menguasai daerah yang terbentang dari Jamursba (Kaap de Guide Hoop).

Baca juga: 3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

Sebelah barat sampai ujung timur Teluk Humbolt, dan bagian barat dinamakan West en Zuid Nieuw Guinea yang berkedudukan di Fak-fak dan menguasai daerah Jamursba ke selatan, menyusur ke timur sampai ke perbatasan daerah jajahan Inggris (PNG sekarang).

Pada tahun 1942, pemerintahan Belanda membuka distrik di Nabire dengan pejabat distrik bernama Somin Soumokil.

Dengan berjalannya waktu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 52 tahun 1996 Kabupaten Dati II Paniai dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu :

a. Kabupaten Dati II Nabire dengan Ibukota Nabire
b. Kabupaten Administratif Paniai dengan Ibukota Enarotali
c. Kabupaten Administratif Puncak Jaya dengan Ibukota Mulia

Saat ini kedua Kabupaten administratif tersebut telah berubah status menjadi Kabupaten Otonom.

Baca juga: Komisi II dan Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibawa ke Paripurna

Selanjutnya dengan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan konsep Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka daerah Tingkat II dihapus, sehingga sebutan Kabupaten Dati II Nabire berubah menjadi Kabupaten Nabire.

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya mengacu kepada, Undang–undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Sejak terpisahnya Kabupaten Paniai dari Kabupaten Jayawijaya hingga menjadi Kabupaten Nabire dan hingga saat ini.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Roberthus Yewen | Editor : Priska Sari Pratiwi), nabirekab.go.id