Kapal-kapal Pengangkut Sembako untuk Pedalaman Perbatasan RI–Malaysia Sepakat Mogok Operasi

NUNUKAN, KOMPAS.com – Sejumlah kapal kapal pengangkut sembako untuk wilayah pedalaman di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mulai mogok beroperasi.

Sekitar 10 kapal yang rutin mengirim sembako dan kebutuhan pokok ke wilayah yang disebut sebagai wilayah 3 ini, menuntut ada kejelasan sikap dari pemerintah daerah, sekaligus komitmen aparat keamanan untuk tidak terus-menerus melakukan penangkapan.

"Di mana kearifan lokal yang selama ini menjadi kesepakatan sejak Nunukan belum terbentuk? Kapal-kapal kami akan mogok operasi sampai ada kejelasan dan jaminan keamanan bagi kami," ujar Ketua Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman, Baharuddin Aras, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Trauma Sering Ditangkap Aparat di Perbatasan RI-Malaysia, Puluhan Kapal Pengangkut Sembako Ancam Mogok Beroperasi

Sementara ini, kapal-kapal pedalaman yang mogok, masih untuk kapal dengan trayek Nunukan–Sebuku.

Kapal tersebut memilih tidak berlayar dan menancapkan jangkar, di sejumlah dermaga tradisional masing-masing Dermaga Inhutani, Dermaga Jalan Lingkar, dan Dermaga Sei Bolong.

Biasanya, kapal-kapal tersebut membawa sembako ke pedalaman Sebuku, lalu mendistribusikannya ke sejumlah Kecamatan lain, yaitu, kecamatan Seimanggaris, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Tulin Onsoi, juga kecamatan Lumbis.

Kuota angkut juga beragam, ada yang 35 ton sekali jalan, 40 ton, sampai 100 ton.

Jenis muatan juga beragam, yang mayoritas adalah sembako. Ada juga cabai, tomat, kol, dan sekitar 20 persen produk Malaysia yang dibeli di pasar tradisional Nunukan.

Durasi keberangkatan kapal biasanya terjadwal sebulan 3 kali untuk masing-masing kapal.

Baca juga: Antrean BBM Hampir 3 Minggu Terjadi, Warga Perbatasan RI–Malaysia Inginkan Perdagangan Tradisional Kembali Berjalan

"Sudah pasti masyarakat pedalaman bergejolak. Kebutuhan mereka tergantung dari pasokan kapal kami. Tapi kalau kami terus menjadi sasaran penangkapan aparat, bagus kami berhenti. Silakan lihat, apakah pemerintah bisa mengatasi masalah itu?" kata Bahar.

Sejauh ini, pejabat teras Pemkab Nunukan juga beberapa komandan dari para aparat keamanan di perbatasan, sudah menghubunginya melalui telepon.

Mereka mencoba meminta agar aktivitas bongkar muat sembako ke pedalaman terus berjalan.

"Mereka katakan keamanan terjamin. Saya jawab mohon maaf Bapak atau Ibu, saya percaya ucapan tersebut sepanjang anda menjabat sebagai komandan. Bagaimana setelah pindah? Apakah nasib kami akan begini terus? Selalu ditangkap setiap ada pergantian pimpinan? Jadi kami memilih sepakat mogok sampai ada jaminan keamanan bagi kami," tegasnya.

Barang Malaysia penopang kebutuhan di perbatasan

Menguatkan ucapan Baharuddin Aras, Wakil Ketua Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman, Jamaluddin Dasi menegaskan, masyarakat Nunukan masih memiliki ketergantungan cukup kuat dengan Malaysia. Karena kurangnya pasokan bahan pokok dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Baca juga: Pasukan Perbatasan RI–Malaysia Amankan 1,7 Ton Daging Allana dan Daging Olahan Ilegal Asal Malaysia

"Selama ini, jika barang Malaysia tidak masuk Nunukan, maka terjadi kelangkaan Sembako dan diiringi kenaikan harga. Jika pasokan ini diputus, seharusnya pemerintah punya solusi. Adakah solusi itu? Kan tidak ada? Terus kenapa kami jadi korban penangkapan meski yang kami bawa adalah barang sembako dengan label kearifan lokal," katanya.

Persoalan pemenuhan sembako untuk pedalaman yang kini menjadi sasaran penangkapan aparat keamanan, selalu menjadi momok menakutkan bagi para pemilik kapal.

Saat ini, nakhoda dan ABK kapal pedalaman menjadi ketakutan setiap kali melihat aparat. Padahal seharusnya, lanjut Jamal, aparat memiliki tugas melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat.

"Tolong rumuskan kami sebuah kebijakan khusus mengingat Nunukan dengan geografis perbatasan Negara. Jika Pemerintah Pusat saja belum mampu memberikan kesejahteraan itu, Pemerintah Daerah setidaknya memberi kami 'Bijak'. Selama tidak ada bijak, yakinlah saudara kita di pedalaman akan semakin terisolasi," imbuhnya.

Jamaluddin juga mengaku heran dengan kasus penangkapan yang terjadi terus-menerus, namun seakan Pemkab Nunukan belum memandang persoalan ini dengan serius.

Ia mencontohkan, Pulau Sebatik tanpa barang-barang Malaysia tentu akan sangat kekurangan, sama halnya dengan Dataran Tinggi Krayan.

Baca juga: Imbas Karantina untuk Pencegahan PMK, Harga Sapi Kurban di Perbatasan RI–Malaysia Naik Rp 2 Juta

Pun demikian, tidak berbeda kasusnya dengan Kecamatan Sebuku, Kecamatan Seimanggaris, Kecamatan Tulin Onsoi, dan Kecamatan Lumbis.

"Bandingkan apa yang mereka lakukan dengan TKI yang datang ke Nunukan. dibangunkan mereka rusunawa bertingkat, dijamin makan dan dibiayai tiket pulangnya. Kami warga Nunukan yang tembuninya ditanam di sini, justru dipersulit. Apa maumu?" kecamnya.

Jawaban Pemkab Nunukan

Kepala Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Nunukan, Joned, menjawab, Pemda Nunukan sudah mengundang semua unsur Forkopimda untuk melakukan rapat internal.

Rapat membahas bagaimana mengatasi persoalan ketersediaan Sembako dan juga menyikapi tuntutan Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman.

"Kita sudah melakukan rapat internal dengan Forkopimda hari ini. Hasilnya akan kita sosialisasikan dan memanggil Asosiasi Kapal besok. Kita coba selesaikan dalam forum," jawabnya.