Soal Aktivitas Tambang Emas Ilegal, Penjabat Gubernur Papua Barat Minta Penjelasan Dinas

MANOKWARI, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw akan meminta penjelasan dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di sejumlah wilayah.

Paulus mengatakan, penjelasan awal akan diminta kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat.

Baca juga: Buka W20 di Manokwari, Penjabat Gubernur Papua Barat: Ini Pemicu Berikan Semangat Baru...

"Saya mulai hari ini baru minta penjelasan dari para OPD, saya akan awali dari Bappeda dulu," kata Paulus di Manokwari, Senin (13/6/2022).

Ia mengaku belum meminta data terkait aktivitas tambang ilegal itu kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Sebenarnya bukan terlambat, karena kemarin selama satu Minggu di Jakarta ada arahan dari Bapak Menteri kemudian kemarin tiba kita hadapi W20," ucapnya.

Secara teknis, Paulus akan meminta rencana kerja para organisasi perangkat daerah. Selain itu, ia juga meminta penjelasan OPD terkait program dan pekerjaan mereka.

"Hasil kerja mereka (OPD) katakan sampai dengan semester pertama sudah sejauh mana" tuturnya.

Paulus pun meminta waktu untuk mendalami setiap masalah yang ada di Papua Barat. Ia memberi waktu selama seminggu kepada OPD terkait.

"Jadi teman-teman bersabar, kasih waktu saya satu minggu ini," katanya.

Aktivitas penambangan emas ilegal masif dilakukan di sejumlah daerah seperti Manokwari dan Pegunungan Arfak. Selain berdampak terhadap lingkungan, aktivitas ini dinilai membahayakan.

Baca juga: Buntut Aksi KKB, Bupati Yahukimo Akan Tutup Tambang Emas Ilegal di Distrik Seradala

Beberapa penambang bahkan ditemukan tewas di lokasi tambang. Terakhir terjadi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 18 orang.

Belasan orang yang tewas itu merupakan penambang ilegal yang bekerja di lokasi tambang Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.