Pengamat Minta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Periksa Hakim yang Bebaskan Bandar Narkoba di Palangkaraya

Kompas.com - 28/05/2022, 15:43 WIB

KOMPAS.com - Pengamat Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang, Firman Freaddy Busroh meminta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) untuk memeriksa majelis hakim yang membebaskan seorang bandar narkoba di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Diketahui, terdakwa yang dibebaskan adalah berinisial S alias S bin A S. Ia dibebaskan dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (26/5/2022).

Sidang itu dipimpin hakim ketua Heru Setiyadi dan dua hakim anggota Erhamuddin serta Syamsuni.

Baca juga: Uang Kami Kurang Rp 200.000 untuk Proses Pemandian Jenazah, tapi Pak Lurah Ngotot Tidak Bisa

Dalam putusan terhadap bandar sabu itu, ada perbedaan pendapat di antara hakim.

Dua hakim menilai bandar sabu itu tidak bersalah, sementara satu hakim lainnya menilai terdakwa S bersalah.

"Putusan ini sangat mengejutkan dan perlu untuk dilakukan eksaminasi putusan," kata Dewan Pembina STIHPADA Palembang ini, kepada Kompas.com, melalui pesan WhatsApp, Sabtu, (28/5/2022).

Baca juga: Hakim Bebaskan Bandar Narkoba, Pengamat: Patut Dipertanyakan

Saat ditanya apa yang melatarbelakangi hakim tersebut memutus bebas bandar sabu, Firman mengatakan hal inilah yang harus diselidiki.

"Itu yang harus diselidiki melalui pemeriksaan majelis hakim perkara tersebut apakah ada indikasi suap, kelalaian atau kesalahan," ujarnya.

Baca juga: Hakim Bebaskan Bandar Sabu, Pengadilan Negeri Palangkaraya Didemo

Minta dinonaktifkan

Apabila dalam pemeriksaan terbukti bersalah. sambungnya, hakim yang memutus bebas bandar sabu itu patut dinonaktifkan dari jabatannya.

"Betul, majelis hakim tersebut harus diperiksa dan bila terbukti ada ketidak benaran dalam memutuskan perkara tersebut, maka hakim tersebut harus ditarik dan dinonaktifkan," ujarnya.

Menurut Firman, adanya perbedaan pendapat hakim terkait keputusan itu akan menjadi pertanyaan besar bagi publik mengapa sampai adanya dissenting opinion yang berbeda dalam pertimbangan putusan.

"Perbedaan pertimbangan putusan inilah yang bisa menjadi dasar eksaminasi putusan kontroversial tersebut," ungkapnya.

Baca juga: Pengamat Sebut 2 Hakim yang Ditangkap BNN karena Gunakan Narkoba Pantas Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Tahan Ijazah karena Iuran Komite, Kepala Sekolah SMKN Winuri: Silakan Ambil, Tak Ada Pembayaran Apa Pun

Bantah Tahan Ijazah karena Iuran Komite, Kepala Sekolah SMKN Winuri: Silakan Ambil, Tak Ada Pembayaran Apa Pun

Regional
Polisi Temukan 2 Luka di Tubuh Jenazah yang Mengapung di Sungai Sriwijaya Semarang

Polisi Temukan 2 Luka di Tubuh Jenazah yang Mengapung di Sungai Sriwijaya Semarang

Regional
Korupsi Baitul Mal Aceh Utara, Inspektorat Mulai Audit Kerugian Negara

Korupsi Baitul Mal Aceh Utara, Inspektorat Mulai Audit Kerugian Negara

Regional
Pria di Kuningan yang Kemas 3 Paket Ganja Kering dengan Bungkus Nasi Ditangkap

Pria di Kuningan yang Kemas 3 Paket Ganja Kering dengan Bungkus Nasi Ditangkap

Regional
Soal Peredaran Miras di Manokwari, Kapolda: Saya Akan Ambil Tindakan Tegas

Soal Peredaran Miras di Manokwari, Kapolda: Saya Akan Ambil Tindakan Tegas

Regional
Material Bangunan Roboh Timpa Atap Balai Belajar di Banda Aceh, Belasan Siswa Luka

Material Bangunan Roboh Timpa Atap Balai Belajar di Banda Aceh, Belasan Siswa Luka

Regional
17 Agustus 2022, BKSDA Tutup Jalur Pendakian Gunung di Sumbar

17 Agustus 2022, BKSDA Tutup Jalur Pendakian Gunung di Sumbar

Regional
Profil Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

Profil Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 11 Agustus 2022

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 11 Agustus 2022

Regional
Soal PT. Flobamor Kelola TN Komodo, Ini Penjelasan Pemprov NTT

Soal PT. Flobamor Kelola TN Komodo, Ini Penjelasan Pemprov NTT

Regional
Ki Jaga Raksa Diutus ke Istana Negara untuk Bawa Bendera Pusaka Saat Upacara Kemerdekaan

Ki Jaga Raksa Diutus ke Istana Negara untuk Bawa Bendera Pusaka Saat Upacara Kemerdekaan

Regional
Mayat Seorang Pria Ditemukan di Sungai Sriwijaya Semarang, Ada Bekas Luka hingga Sempat Dikira Boneka

Mayat Seorang Pria Ditemukan di Sungai Sriwijaya Semarang, Ada Bekas Luka hingga Sempat Dikira Boneka

Regional
Capaian Vaksinasi Covid-19 Booster di Lembata Masih 14,49 Persen, Dinkes: Pergerakannya Lambat

Capaian Vaksinasi Covid-19 Booster di Lembata Masih 14,49 Persen, Dinkes: Pergerakannya Lambat

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 11 Agustus 2022

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 11 Agustus 2022

Regional
Diduga Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Kades di Manggarai NTT Ditahan Jaksa

Diduga Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Kades di Manggarai NTT Ditahan Jaksa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.