5.554 SMK di Indonesia Sudah Pakai Kurikulum Merdeka, Ini Keunggulannya

MAGELANG, KOMPAS.com - Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendibudristek), Wikan Sakarinto menyebutkan, sudah sekitar 70 persen atau sebanyak 5.554 SMK di Indonesia yang tahun ini menerapkan Kurikulum Merdeka.

Sedangkan SMK yang berstatus Pusat Keunggulan (SMK PK) sudah menerapkan kurikulum tersebut sejak tahun 2021 lalu. Jumlahnya mencapai sekitar 901 SMK seluruh Indonesia. 

Wikan mengatakan, kurikulum baru di SMK ini telah disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Dibanding kurikulum lama yang dinilai kaku, kurikulum baru memungkinkan peserta didik dapat belajar di sekolah dengan standar industri yang diharapkan.

Baca juga: 2 Bocah di Magelang Tewas Tercebur Kubangan Galian Septik Tank

“Kurikulum dibuat dengan project base learning. Murid betul-betul menggarap proyek pesanan industri, sehingga tuntutan pun tinggi," kata Wikan, saat ditemui usai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 6 Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di Hotel Puri Asri Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (20/5/2022). 

Dia mengatakan, dengan kurikulum ini, siswa akan merasakan langsung tekanan dari konsumen baik dari kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu.

Bahkan, bisa jadi, siswa akan menghadapi komplain, ditolak konsumen, dan persoalan-persoalan yang kerap dihadapi di dunia industri.

Perbedaan lain dibanding yang lawas, Kurikulum Merdeka mewajibkan siswa untuk menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang selama 6 bulan.

Sedangkan pada kurikulum lama, magang siswa hanya berkisar 2-3 bulan saja.

"Siswa belajar 3 hal, yakni kualitas sesuai pasar, ketepatan waktu, dan cost efesiensi, dan ini sudah dipraktikan. Misalnya, SMK di Madiun, mengerjakan pesanan PT INKA sebanyak 440 kursi eksekutif. SMK menjadi lengan produksi perusahaan-perusahaan besar," terang Wikan. 

Wikan menyebut, kurikulum SMK yang lama terlalu kaku dan mengunci, terlalu banyak materi yang kognitif sehingga fokus pada hard skill.

Sedangkan Kurikulum Merdeka lebih fokus pada soft skill, karakter dan attitude. 

Baca juga: 35 Kilogram Mi Formalin di Magelang Diamankan, Penjual Jadi Tersangka

Di samping itu, Wikan mengklaim Kurikulum Merdeka lebih fleksibel, adaptif, dan lincah untuk mengkuti tantangan masing-masing daerah. 

"Setiap daerah punya tantangan berbeda, misalnya di kota ini kerja sama dengan industri animasi, di kota lain dengan software house dan sebagainya," ujar Wikan.

Untuk itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi, Kemendibudristek berkomitmen terus meningkatkan pendidikan vokasi di Tanah Air.

Salah satu wujudnya menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Kemitraan direalisasikan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 6 dunia industri dan 1 asosiasi.

Antara lain Childfund International, PT Komatsu Indonesia, PT Pegadaian, PT Tira Austenite, PT Educa Sisfomedia Indonesia (Gamelab), Oracle Academy dan PT Commeasure Solutions Indonesia (Reddoorz).

Setelah penandatanganan PKS ini, dilanjutkan dengan kegiatan rencana kerja yang telah disusun antara Ditjen Pendidikan Vokasi dengan beberapa industri sebagai tindak lanjut penandatanganan PKS sebelumnya.

Adapun pihak yang menandatangani rencana kerja di antaranya Ditjen Ketenagalistrikan  Kementerian ESDM, PT Kawan Lama Sejahtera, PT Tera Data Indonusa (Axioo), PT LX International, PT Cipta Karsa Adikarya, Yayasan Plan International Indonesia dan Asosiasi Game Indonesia. 

Wikan mengatakan, penandatanganan kerja sama ini sebagai langkah awal penguatan soft skills, hard skills dan pengenalan karakter budaya kerja bagi peserta didik vokasi.

Ke depannya diharapkan dapat memberikan perspektif tentang kontribusi vokasi yang dapat dikolaborasikan pada industri pengguna.

Baca juga: Pramujasa Trans Jateng Rute Magelang-Purworejo Dilatih Bahasa Isyarat

“Dengan semakin banyaknya industri yang terlibat, diharapkan mampu mendorong DUDI lainnya untuk turut berkontribusi terhadap pendidikan vokasi” ujar dia.

Sementara itu, General Manajer Administrasi PT Komatsu Indonesia, Rofiun mengapresiasi penandatanganan PKS ini.

Pihaknya sendiri sudah mulai bekerja sama dengan sejumlah SMK sejak lama dan menyelaraskan dengan kurikulum baru pada tahun 2018 lalu.

“Tahun 2020 sempat terkendala Covid-19 dan tahun 2021 sudah mulai model magang online baik guru maupun siswa. Tahun ini kita mulai lagi. Kesulitan yang terjadi banyak di soft skill, yakni budaya kerja. Masih banyak yang belum disiplin dalam bekerja,” ungkap dia.