Kompas.com - 25/04/2022, 20:03 WIB

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sepekan menjelang Idul Fitri 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau menerima enam pengaduan tunjangan hari raya (THR) di posko pangaduan.

Kepala Disnakertrans Riau Imron Rosyadi mengatakan, pihaknya sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara online yang terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.

Termasuk pengaduan di kantor wilayah, yakni di Dumai dan Inhu.

"Kasus atau laporan pengaduan THR yang masuk saat ini, untuk pelanggaran norma itu ada sebanyak 5 kasus. Dengan rincian 4 perusahaan dan 1 yayasan. Laporan ini melibatkan 10 orang. Kemudian ada 1 kasus perselisihan hak. Sehingga total ada 6 laporan yang masuk," kata Imron dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Wagub Jabar: Pengusaha Segera Bayarkan THR Pekerja Lebih Awal

Karena itu, Imron meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar membayarkan THR pekerja H-7 Lebaran, sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Lebaran.

"Kewajiban perusahaan membayar THR tujuh hari sebelum Lebaran. Itu sudah diatur dalam PP Nomor 36 tentang Pengupahan, di dalam PP itu ada ketentuan yang mengatur terkait THR," tegasnya.

Termasuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), bahwa tahun 2022 ini untuk pembayaran THR tidak ada lagi relaksasi seperti dua tahun sebelumnya. Karena dulu dengan adanya Covid-19, maka setiap perusahaan diberi relaksasi.

"Artinya pembayaran THR boleh dicicil, dengan catatan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja. Tapi untuk tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar sekaligus," terang Imron.

Baca juga: Modus Minta THR oleh Ormas, Bobby Nasution: Itu Pungli, Jangan Diberi...

Untuk penyelesaian pengaduan tersebut, tambah Imron, pihaknya telah koordinasi dengan pihak perusahaan agar hak pekerja dapat segera diselesaikan.

"Namun untuk tindak lanjut secara prosedur, kita tetap menunggu surat tertulis dari pelapor. Sebab syarat untuk membuat surat perintah tugas pengawas berdasarkan surat tertulis tersebut," sebutnya.

Ditanya soal sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja, Imron menegaskan sanksinya bisa dikenakan sanksi administratif.

"Jadi sesuai PP 36, perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja sanksinya administratif, dan sanksi tertinggi pencabutan izin usaha. Tapi kalau kita ingatkan, dan THR langsung dibayar, maka masalah selesai," tukas Imron.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perut Membuncit Dikira karena Sulit BAB, Perempuan Asal Riau ini  Ternyata Miliki Kista 30 Cm

Perut Membuncit Dikira karena Sulit BAB, Perempuan Asal Riau ini Ternyata Miliki Kista 30 Cm

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 4 Juli 2022

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 4 Juli 2022

Regional
Pemancing di Salatiga Temukan Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik

Pemancing di Salatiga Temukan Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik

Regional
Viral Dugaan Pelecehan Seksual JKT48, Ini Kata Manajemen The Park Mall dan Polisi

Viral Dugaan Pelecehan Seksual JKT48, Ini Kata Manajemen The Park Mall dan Polisi

Regional
Ancaman Gelombang 8 Meter, Nelayan Cianjur Dilarang Melaut Dulu

Ancaman Gelombang 8 Meter, Nelayan Cianjur Dilarang Melaut Dulu

Regional
Kerusuhan Massa di Babarsari Sleman, 5 Ruko dan 6 Motor Hangus Dibakar, Ini Kesaksian Warga

Kerusuhan Massa di Babarsari Sleman, 5 Ruko dan 6 Motor Hangus Dibakar, Ini Kesaksian Warga

Regional
Rumah di Lembata Ludes Terbakar akibat Lilin Dibiarkan Menyala

Rumah di Lembata Ludes Terbakar akibat Lilin Dibiarkan Menyala

Regional
Sembunyikan Sabu Dalam Pepaya, 2 Warga Mataram Ditangkap

Sembunyikan Sabu Dalam Pepaya, 2 Warga Mataram Ditangkap

Regional
Kasus Pencemaran Pesisir Lampung Disebut Selesai, Walhi: Pelaku Belum Terungkap, Dinas Jangan Lepas Tangan

Kasus Pencemaran Pesisir Lampung Disebut Selesai, Walhi: Pelaku Belum Terungkap, Dinas Jangan Lepas Tangan

Regional
UPDATE Covid-19 di Kaltim, Kalteng, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 4 Juli 2022

UPDATE Covid-19 di Kaltim, Kalteng, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 4 Juli 2022

Regional
Insiden Kapal Terbalik di Pulau Mapur Bintan, Jasad Kru KM Pasifik Ditemukan Setelah 4 Hari

Insiden Kapal Terbalik di Pulau Mapur Bintan, Jasad Kru KM Pasifik Ditemukan Setelah 4 Hari

Regional
Satu Keluarga Keracunan AC Mobil di Tol Pekanbaru-Dumai

Satu Keluarga Keracunan AC Mobil di Tol Pekanbaru-Dumai

Regional
Bungker Misterius Ditemukan di Kota Semarang, Ternyata Ada Kaitannya dengan Penjajahan Jepang

Bungker Misterius Ditemukan di Kota Semarang, Ternyata Ada Kaitannya dengan Penjajahan Jepang

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Polres Lombok Barat Perketat Akses Masuk dan Keluar Hewan Ternak

Cegah Penyebaran PMK, Polres Lombok Barat Perketat Akses Masuk dan Keluar Hewan Ternak

Regional
Demi Beli Miras, Remaja Putus Sekolah di Lampung 'Jual' Pacar di MiChat

Demi Beli Miras, Remaja Putus Sekolah di Lampung "Jual" Pacar di MiChat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.