Cerita Nelayan Kecil di Maluku Tengah yang Selalu Luput dari Bantuan Pemerintah

Nelayan lain, Wirasta Wally mengungkapkan hal yang sama. Ia mengaku tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah, padahal hampir setiap tahun ada banyak bantuan untuk para nelayan yang dibagikan.

“Saya tidak pernah dapat, tidak tahu mengapa kita tidak pernah dapat,” ujarnya.

Ia mengaku heran karena banyak bantuan untuk nelayan selama ini kerap salah sasaran. Menurutnya, bantuan itu malah diberikan kepada PNS dan orang yang bukan nelayan. Sementara mereka yang benar-benar nelayan malah tidak mendapat bantuan.

“Di sini kampung nelayan tidak ada petani di sini tapi mereka yang dapat bantuan ini yang tidak punya hak yang tidak pernah ke laut,” katanya.

Ia mengaku, nelayan selalu membeli bodi fiberglass dan alat tangkap dari mereka yang bukan nelayan.

Baca juga: Kapal Layar Mati Mesin di Laut Maluku, 2 WN Australia Dievakuasi Tim SAR

“Coba lihat semua di sini itu ketintin kalau yang bodi fiberglass itu nelayan beli dari mereka yang dapat bantuan yang salah sasaran itu,” ujarnya.

Ia pun berharap ke depan pemerintah bisa lebih adil meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada para nelayan agar yang mendapatkan bantuan adalah benar-benar mereka yang berhak.

“Ya mudah-mudahan begitu, harus cek betul-betul turun ke lapangan biar jangan setiap tahun bantuan salah sasaran terus,” katanya.

Baca juga: Polda Maluku Salurkan Bantuan 1 Ton Beras ke Warga Pelauw di Pulau Haruku

Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengatakan, bantuan untuk para nelayan yang selama ini diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tengah bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkap nelayan agar dapat meningkatkan kehidupan para nelayan di wilayah tersebut.

“Tentu kita berkomitmen agar nelayan kita bisa mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik, dengan begitu taraf kehidupan mereka bisa lebih baik,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (7/3/2022).

Terkait keluhan para nelayan tentang bantuan yang salah sasaran, Abua mengaku bantuan yang disalurkan selama ini berbasis data dan sesuai kebutuhan anggaran.

Ia mengaku, banyaknya nelayan yang ada di Maluku Tengah membuat pemerintah tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan nelayan.

“Jadi kita pakai skala prioritas, biasanya itu bukan untuk orang per orang, tapi kelompok. Jadi mana yang paling membutuhkan kita arahkan ke situ,” ujarnya.