Pemerintah Pusat Diminta Kaji Ulang Pembatalan Proyek Ambon New Port

AMBON, KOMPAS.com - Proyek pembangunan Ambon New Port sebagai pendukung lumbung ikan nasional di Maluku telah dibatalkan.

Kabar soal pembatalan proyek strategis nasional tersebut disampaikan oleh Menteri Koordintaor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat menemui kunjungan Anggota DPR dan DPD RI asal Maluku di kantornya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Saat itu, Luhut menyampaikan alasan pembatalan proyek tersebut karena di lokasi pembangunan Ambon New Port terdapat gunung api bawah laut dan juga ranjau peninggalan Perang Dunia II.

Baca juga: Menhub: Nilai Investasi Pembangunan Ambon New Port Rp 5 Triliun

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Maluku, Herfien Samalehu, meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali pembatalan proyek pembangunan Ambon New Port dan lumbung ikan nasional di Provinsi Maluku.

Menurut Herfian, pembatalan proyek tersebut oleh pemerintah dengan alasan di lokasi proyek yang berada di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, terdapat gunung api bawah laut tidak beralasan.

“Apakah indikasi terdapatnya gunung api aktif di dasar laut ini sudah melalui sebuah kajian dan penelitian yang komprehensif untuk mendeteksi keberadaannya. Karena badan, lembaga, kementerian yang memiliki legal standing untuk menyatakan keaktifan gunung api adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian ESDM,” ungkap Herfien dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Pemerintah Pusat Pastikan Proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional Tetap Berjalan

Herfien mengatakan, yang disebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek LIN (Lumbung Ikan Nasional) dan ANP (Ambon New Port) di Maluku, telah mempertimbangkan segala kemungkinan risiko bencana, keuangan, ekonomi, politik dan sosial.

“Jika kemudian diputuskan secara tiba-tiba maka akan menurunkan kredibilitas pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah pusat,” tegas Herfien.

Herfien pun mencontohkan beberapa proyek strategis nasional yang telah rampung dibangun meskipun dengan risiko kebencanaan yang sangat tinggi, seperti Bandara Kulon Progo sebagai most vulnerable coastline.

“Ini bisa dilihat dari penelitian terbaru yang menyatakan bahwa Bandara Kulon Progo dapat disapu oleh tsunami dalam tempo 20 menit setelah gempa bumi megathrust yang terjadi di Selatan Jogyakarta atau Jawa Tengah, namun tetap dibangun dan telah rampung meskipun telah diperingatkan para ahli-ahli tsunami dengan bukti – bukti ilmiahnya,” papar Herfien.

Selain itu, physical vulnerability atau kerentanan fisik di Sirkuit Mandalika dan Labuan Bajo, sebut Herfien, tidak berbeda dengan peristiwa tsunami yang telah terjadi di daerah tersebut pada masa lampau.

Terkait keberadaan gunung berapi di Provinsi Maluku, Herfien menjelaskan, berdasarkan data dari PVMBG terdapat sembilan gunung api, dua di antaranya terletak di laut, yaitu Niewerkek dan Emperor of China. 

“Berdasarkan penelitian terdapat sekitar 23 kerucut gunung api di laut Banda serta adanya indikasi gunung api purba di sekitar Kepulauan Manipa. Terkait adanya gunung api aktif bawah laut di sekitar Wai-Liang sampai saat ini tidak terindikasi,” jelas Herfien.

Baca juga: Terdakwa Korupsi Divonis Bebas, Kejati Maluku Ajukan Kasasi ke MA

Anggota DPD RI, Anna Latuconsina, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya bersama anggota DPR RI asal Maluku telah menemui Menteri Luhut untuk meminta penjelasan terkait kabar pembatalan proyek tersebut.

Anna mengaku akan mengagendakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk mempertanyakan alasan pemerintah membatalkan proyek tersebut.

“Karena ini sudah dijanjikan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo jadi kita akan agendakan untuk bertemu Pak Jokowi guna menanyakan langsung masalah ini,” katanya.