Daftar Gubernur Aceh, Mulai dari Gubernur Mohammad Hasan hingga Nova Iriansyah

KOMPAS.com - Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian paling barat Pulau Sumatera.

Provinsi Aceh juga menjadi salah satu wilayah diberi status sebagai daerah istimewa dan memiliki kewenangan otonomi khusus.

Baca juga: Minta Menkominfo Blokir PUBG, Gubernur Aceh: Agar Syariat Islam Terlaksana...

Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 57.365,57 kilometer persegi dengan ibu kota terletak di Banda Aceh.

Sejak Zaman kemerdekaan hingga saat ini, Provinsi Aceh dipimpin oleh seorang gubernur, dan memiliki beberapa pelaksana tugas yang menjabat di masa transisi.

Baca juga: Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Ajukan PK atas Vonis 7 Tahun Penjara

Daftar Gubernur Aceh dan Masa Jabatan

Baca juga: Melantik Gubernur Aceh, Mendagri Sampaikan 3 Hal Ini

Selain gubernur, Provinsi Aceh juga pernah dipimpin oleh Pelaksana Tugas Gubernur.

Adapun Plt Gubernur Aceh itu menjabat dalam masa transisi dari gubernur sebelumnya ke gubernur selanjutnya.

Fakta Menarik Gubernur Aceh

1. Tgk. Daud Beureueh

Daud Beureueh merupakan Gubernur Aceh yang memimpin pemberontakan DI TII di Aceh.

Pemberontakan ini diawali dengan adanya pernyataan proklamasi terkait berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

Penyebabnya adalah kekesalan Daud Beureueh karena Provinsi Aceh dilebur ke Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan.

Padahal sebelumnya pada 1948 Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia.

Daud Beureueh dan pemerintah pusat akhirnya menyelesaikan masalah mereka dengan jalan damai.

Sayangnya masalah lain masih kembali muncul, karena beberapa mantan pengikut Daud Beureuh salah satunya Hasan Tiro justru menginisiasi adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

2. Abdullah Puteh

Pada masa Abdullah Puteh menjabat, berdiri Dinas Syariat Islam (DSI) dengan pimpinan Prof. Dr. H. Al Yasa’ Abubakar, MA yang dilantik saat itu.

SDI yang didirikan pada tanggal 25 Januari 2002 adalah respon dari pemberlakuan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Irwandi Yusuf

Irwandi Yusuf terpilih sebagai gubernur Aceh setelah perdamaian dari konflik Aceh ditandatangani pada tahun 2005.

Keterlibatannya dalam usaha penyelesaian konflik Aceh mengantarnya menjadi gubernur pada Pilgub Aceh 2006.

Irwandi adalah mantan pejabat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang merupakan mantan juru propaganda di kelompok tersebut.

Salah satu program unggulan Irwandi Yusuf adalah Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Aceh.

Setelah tertangkap tangan oleh KPK, Presiden Joko Widodo kemudian memberhentikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana otonomi khusus tahun 2018 senilai Rp1,05 miliar.

Sumber:
acehprov.go.id 
aceh.bpk.go.id 
regional.kompas.com 
bpba.acehprov.go.id 
kompas.com