"Kita dorong aparat penegak hukum agar menegakkan prinsip berkeadilan. Yakni para pejabat publik yang hadir di kejuaraan sepak bola itu juga harus dipanggil untuk dimintai keterangannya," katanya.
"Kalau ini dilakukan, baru namanya enggak tebang pilih," lanjut dia.
Baca juga: Mengenal Desa Tetebatu di NTB, Keindahannya Diakui Dunia
Senada dengan Mahally, Anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmudzi juga menyesalkan sikap gubernur dan Bupati Bima, serta pejabat lainnya yang hadir.
Sebab, kehadiran mereka menciptakan citra yang buruk mengenai aturan penyelenggaraan kegiatan di lapangan yang melibatkan banyak orang.
"Kami dukung dan dorong Pak Kapolda memproses hukum secara tuntas terkait kerumunan penonton pertandingan sepak bola yang berlangsung di Kabupaten Bima tersebut," katanya.
Sumber: Antara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.