Ketika Hanya KJA Jadi Kambing Hitam Pencemaran Danau Toba...

DALAM perspektif kebijakan publik, ketepatan dan keakuratan diagnosa masalah sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian target kebijakan dan efektifitas implementasinya.

Jika diagnosa masalahnya kurang akurat, maka target dari kebijakan yang ditelurkan akan sangat berpeluang tidak sesuai dengan harapan.

Untuk itulah diperlukan diagnosa masalah yang tepat dan komprehensif sebagai input kebijakan, sebelum kebijakan ditetapkan.

Idealitas proses kebijakan ini nampaknya kurang diperhatikan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan Provinsi Sumatra Utara saat menetapkan KJA (Keramba Jaring Apung) sebagai sumber pencemaran utama di Danau Toba, lalu menginisiasi sektor pariwisata sebagai penggantinya.

Kebijakan yang menganakemaskan sektor pariwisata tersebut, akhirnya mengharuskan usaha-usaha Keramba Jaring Apung yang selama ini telah terbukti berdampak positif khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan masyarakat setempat, harus minggir pelan-pelan.

Jika tindak lanjut dari kebijakan tersebut hanya sebatas zonasi atau penataan kawasan, menurut hemat saya, para pelaku usaha KJA akan dengan rela mendukung dan mengupayakannya.

Namun masalahnya, kebijakan tersebut, yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba, serta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/209/KPTS/2017 mengenai Status Trofik Danau Toba, tidak saja tentang penataan.

Isi surat tersebut mengharuskan para pelaku usaha KJA untuk mengurangi kapasitas produksi jauh di bawah kapasitas yang telah berlangsung hari ini.

SK itu menyebutkan daya dukung Danau Toba untuk KJA harus menjadi 10.000 ton per tahun, dengan tujuan agar kualitas air yang disebut tercemar dapat terkendali.

Benang merah atas sengkarut persoalan bisnis perikanan di Danau Toba ini, yaitu kontradiksi data yang dimiliki Pemprov Sumut melalui SK Gubernur-nya (daya tampung 10.000 ton/tahun), yang berbeda dengan data KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Selain itu, berbeda juga dengan Tim Riset Care LPPM IPB dengan data terbarunya yang menyatakan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan berkisar antara 33.810 ton sampai 101.435 ton per tahun.

Hal tersebut nyatanya didasari atas diagnosa masalah yang kurang lengkap dan kurang mendalam.

Pemerintah pusat maupun provinsi, secara sengaja atau tidak sengaja, menumpahkan semua kesalahan kepada usaha KJA atas pencemaran yang terjadi di Danau Toba.

Padahal, menurut penelitian, justru usaha KJA tidak berperan terlalu signifikan dalam mencemari Danau Toba.

SHUTTERSTOCK/ANDI SYAHPUTRA Danau Toba di Sumatera Utara.

Klaster Pencemaran Danau Toba

Lihat saja, hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor baru-baru ini mengungkapkan bahwa menutup kegiatan budidaya ikan nila/tilapia pada usaha KJA tidaklah signifikan dalam mengurangi pencemaran limbah di kawasan Danau Toba.