Pembuat Sampo Palsu Sengaja Pakai Merek Terkenal, Ini Motifnya

SERANG, KOMPAS.com - HL (28), pembuat sampo dan minyak rambut palsu memilih menggunakan merek terkenal agar produknya cepat terjual.

HL hanya memproduksi sampo dan minyak rambut dengan kemasan saset untuk menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Baca juga: Terungkap, Peredaran Sampo Palsu, Dijual dengan Harga Murah dan Sasar Masyarakat Bawah

Meski begitu, HL dapat meraup omzet sebanyak Rp 200 juta per bulan. Bahkan, bisa memberikan gaji kepada karyawannya Rp 15 juta per bulan.

Sampo dan gel rambut yang dipalsukan HL merupakan merek yang sudah sangat akrab dengan masyarakat dan biasa ditemukan di warung-warung.

"Beredarnya di warung-warung saja tidak di supermarket, karena ini informasi dari pelaku hanya menjangkau menengah ke bawah," kata Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Condro Sasongko kepada wartawan di Mapolda Banten. Jumat.

Meski menggunakan merek terkenal, Condro memastikan, HL tidak memiliki dokumen kerja sama dengan perusahaan yang sah.

Untuk menjalankan usaha produksi sampo dan gel rambu palsu itu, HL mempekerjakan lima karyawan.

Baca juga: Pabrik Sampo Palsu di Tangerang Digerebek, Karyawannya Digaji Rp 15 Juta Per Bulan

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Barang bukti sampo dan minyak rambut palsu buatan HL (28) warga Medan, Sumatra Utara yang memiliki pabrik di Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Banten

"Tersangka ini memiliki tiga mesin produksi otomatis," ujar Condro.

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Kasubdit Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Kompol Condro Sasongko saat menunjukan sampo palsu

Dari lokasi, polisi mengamankan tujuh orang. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan satu orang ditetapkan sebagai tersangka yakni HL (28) berdomisi di Medan, Sumatra Utara.

Baca juga: Sampo Palsu Sudah Beredar 3 Tahun, Begini Cara Membedakan dengan Sampo Asli

HL diketahui sebagai pemilik pabrik sampo dan minyak rambut palsu.

Untuk memperranggungjawabkan perbuatannya, HL kini ditahan dan dikenakan pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 62  Jo Pasal 8 atau Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 Miliar.