Pengakuan Anggota Dishub Bekasi yang Kawal Mobil Mewah dan Lawan Arah: Bukan Pejabat, Warga Biasa

KOMPAS.com - Dede Fakhrudin (42), anggota Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi yang mengawal mobil mewah secara lawan arah mengaku, orang yang dikawalnya bukan pejabat, melainkan hanya warga biasa.

Diketahui, mobil sedan pelat merah tersebut diduga ditumpangi anggota keluarga dari orang pemerintahan Kota Bekasi.

"Bukan pejabat. Tamu aja orang biasa," katanya, Jumat (31/12/2021).

Baca juga: Kawal Mobil Mewah dan Lawan Arah, Anggota Dishub Bekasi Ditilang di Puncak Bogor

Kata Dede, saat diminta untuk melakukan pengawalan dari Tol Bekasi Barat, ia sudah menolaknya karena tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawalan.

"Tadi saya sudah bilang nggak bisa, nggak punya wewenang untuk mengawal, tapi dia bilang sampai di sini aja Ciawi. Sebenernya nggak boleh, tapi dia (yang dikawal) tetap minta ke saya untuk dikawal dari Bekasi Barat ke Puncak Bogor (Vimala Hills)," ujarnya.

Ia menampik jika dalam pengawalan tersebut ada transaksi uang dari pemerintahan Kota Bekasi.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 31 Desember 2021

Saat melakukan pengawalan, Dede melawan arus hingga nyaris menabrak kendaraan dari arah Puncak.

Ia pun mengakui kesalahannya karena melawan arus lalu lintas di jalur Puncak.

"Siap salah, siap salah, Pak," ujar Dede bersama rekannya.

Baca juga: Anggota Dishub Bekasi Mengawal Mobil Mewah secara Ilegal, Lawan Arus dan Nyaris Tabrak Kendaraan

Sementara itu, Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Kanit Turjawali) Satlantas Polres Bogor Ipda Ardian Noviantasari mengatakan, mobil Dishub tersebut sedang mengawal dua mobil mewah berisi masyarakat biasa yang diduga memiliki kedekatan dengan pemerintahan Kota Bekasi.

Orang itu meminta Dishub untuk mengawalnya hingga ke Hotel Pullman Vimala Hills Ciawi.

Sang sopir diminta mencari kesempatan melawan arus untuk menghindari tumpukan kendaraan hingga nyaris bertabrakan dengan kendaraan dari arah Puncak.

Kata Ardian, pengawalan tersebut termasuk ilegal. Sebab, tidak ada surat izin dan bukan dilakukan oleh instansi yang berwenang.

"Jadi untuk kendaraan yang dikawal sudah saya sampaikan sosialisasi dan edukasi. Sehingga ibu (yang dikawal) apabila menggunakan pengawalan itu memberi surat izin dan akan dibantu, bukan kepada instansi yang tidak memiliki kewenangan melakukan pengawalan," kata Ardian Jumat.

Baca juga: Kronologi Polisi Gerebek Pabrik Sampo Palsu di Tangerang yang Raup Keuntungan hingga Rp 200 Per Bulan

Ditilang

Karena dianggap melanggar lalu lintas, polisi kemudian memberikan sanksi tilang kepada petugas Dishub tersebut dan menyita rotator atau sirine.

Kata Ardian, penggunaan lampu rotator berwarna biru seharusnya digunakan kepolisian.

Selain itu, pengawalan dari pihak Dishub terhadap rombongan itu juga tidak sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau untuk Dishub ini tidak memiliki kompetensi dalam melakukan pengawalan, bahwa masing-masing petugas itu memiliki kompetensi sertifikat dan pendidikan khusus, memang tadi kita temukan melawan arah itu sudah pelanggaran keras," jelasnya.

Baca juga: Warga Bekasi Hilang Terseret Ombak di Pantai Parangtritis Bantul

(Penulis : Kontributor Kabupaten Bogor, Afdhalul Ikhsan | Editor : Priska Sari Pratiwi)