Garda BMI Bersurat ke Presiden Jokowi Terkait Kasus PMI Adelina Sau

KUPANG, KOMPAS.com - Pengurus Garda Buruh Migran Indonesia (BMI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta para pemimpin bangsa ini untuk melakukan protes keras kepada keputusan pengadilan Malaysia yang membebaskan Ambika Shan, pelaku pembunuhan terhadap Adelina Sau, Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTT.

"Kami sudah layangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, agar bisa memperhatikan kasus yang menimpa almarhumah Adelina Sau," ujar Ketua DPW Garda BMI Provinsi NTT Friets Jermias J Dami, kepada Kompas.com, Selasa(28/12/2021).

Baca juga: Majikan Penyiksa TKI Adelina Sau Dibebaskan, Indonesia Akan Mencari Keadilan

Friets menyebutkan, Adelina Sau mengalami siksaan dan penganiayaan oleh majikannya, Ambika MA. Shan hingga meninggal dunia.

Kasus ini kemudian berlanjut dengan proses hukum di Malaysia.

Namun, lanjut Friets, putusan pengadilan banding membebaskan Ambika Shan. Sehingga pihaknya melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi.

Selain bersurat ke Presiden, pihaknya juga bersurat ke DPR RI, Komisi 1 dan Komisi IX DPR RI, Menlu RI, Menteri Ketenagakerjaan, BP2MI, Gubernur NTT dan Duta Besar RI di Malaysia.

Baca juga: Terkait Kasus Adelina, Malaysia Respon Positif Protes Menaker Hanif

Dia menuturkan, majikan Adelina, Ambika Shan melakukan perbuatan tidak manusiawi.

Ambika menyiksa, menganiaya, dan jarang memberi Adelina makan. Tubuh Adelina, lanjut dia, penuh luka dan sempat dikurung di dalam kandang binatang bersama anjing.

Perbuatan itu, kata dia, merupakan kejahatan luar biasa yang telah mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan dan penghinaan terhadap harga diri bangsa.

Baca juga: Pengadilan Malaysia Bebaskan Majikan TKI Adelina dari Dakwaan Pembunuhan

Karena itu menurut Friets, putusan pengadilan yang membebaskan Ambika Shan itu mengandung pesan ancaman bagi anak-anak bangsa yang masih berada di Malaysia. .

Pihaknya mengutuk putusan bebas Pengadilan banding Malaysia terhadap Ambika.

"Kami meminta para pemimpin bangsa melakukan protes keras serta menggunakan segala kekuatan diplomasinya baik di tingkat regional dan internasional untuk menolak putusan bebas tersebut," tegas dia.

BMI NTT juga meminta, para pemangku kebijakan di bidang hubungan luar negeri dan bidang ketenagakerjaan tidak melakukan kesepakatan apapun dengan pihak Malaysia, sebelum ditegakkannya keadilan untuk almarhumah Adelina Sau.

Hal itu dilakukan, demi perlindungan dan keamanan para PMI yang saat ini masih bekerja di negeri Jiran.