BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diprediksi berkurang hingga Rp 10 triliun.
Menurut Emil, sapaan akrabnya, APBD Jabar tahun depan berkisar diangka Rp 30 triliun.
"APBD kita volumenya berkurang Rp 10 triliun dari Rp 40 triliun menjadi Rp 30 triliun," ujar Emil di Bandung, Senin (29/11/2021).
Dua sebab berkurangnya APBD Jabar 2022
Emil mengatakan, ada dua sebab berkurangnya APBD Jabar tahun depan.
Pertama, akibat pandemi Covid-19 Jabar kehilangan pendapatan sebesar Rp 5 triliun.
Kedua, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya masuk rekening pemerintah provinsi, kini didistribusikan langsung ke Kabupaten dan Kota.
"Jadi Rp 5 triliun hilang beneran karena pendapatan, sekitar Rp 5-6 trilun hilang karena BOS yang tadinya lewat provinsi dihitung sebagai angka APBD, sekarang langsung ke kota kabupaten," kata Emil.
"Setiap tahun angka BOS yang mampir di kita itu Rp 5-6 triliun, di tahun 2022 enggak ada lagi di kita."
"Jadi kombinasi hilang karena Covid-19 dan hilang karena peraturan membuat APBD kita di Rp 30 triliun, kecil banget untuk 50 juta manusia," tutur Emil.
Baca juga: APBD Jabar Terbatas, Ridwan Kamil Lobi 70 Perusahaan Bantu Tangani Covid-19
Siasat Ridwan Kamil
Emil pun tengah menggodok cara agar menyiasati hal tersebut.
Pertama, ia akan menerapkan sanksi bagi penunggak pajak seiring banyaknya diskon bagi pembayar pajak.
"Ada tiga (siasat) menaikan pajak. Pertama, kan sekarang kita pakai program triple untung memotivasi orang (bayar pajak) dengan iming-iming hadiah. Ini harus dikombinasi juga dengan penegakan hukum. Sudah diming-imingi kekeuh enggak bayar pajak ya sudah kita sisir dengan hukuman berupa denda. Itu Permendagri-nya sudah keluar," ungkapnya.
Baca juga: Buruh Desak Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2022 Rekomendasi Bupati dan Wali Kota Se-Jabar
Selain itu, Emil juga akan mempromosikan pihak swasta untuk menyewa aset pemerintah untuk menaikan pendapatan negara. Kemudian, mendorong produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan.
"Kedua optimalisasi aset, awal tahun saya akan viralkan sewa aset pemerintah supaya income-nya jadi APBD."
"Ketiga, BUMD didorong. Jadi sebelum saya BUMD banyak yang melempem setelah saya reformasi jadi deviden," tutur Emil.
Baca juga: Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi