KLHK soal Banjir Sintang: Pemulihan Daerah Tangkapan Air Jadi Prioritas

SINTANG, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan, pemulihan serta pengelolaan daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai (DAS) harus menjadi prioritas dalam mencegah terjadinya bencana.

Sebelumnya, Bambang bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji mengunjungi sejumlah wilayah terdampak banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) Kamis (25/11/2021).

“Ketika sudah tahu apa yang menjadi penyebabnya, pemerintah akan mengambil kebijakan untuk mengembalikan dan memulihkan lingkungan hidup,” kata Bambang melalui keterangan tertulis yang dilansir Prokopim Kabupaten Sintang, Kamis sore.

Baca juga: Gubernur Kalbar: Banjir di Sintang Heboh karena Fadli Zon, tapi Bagus Perhatian Pusat Jadi Banyak

Bambang menerangkan, hal utama untuk mengatasi banjir adalah sinergisitas pusat dan daerah dalam melihat lansekap ekosistem yang ada di Kalbar.

“Yang jelas semua sudah tahu, bagaimana kondisi daerah aliran sungai. Ke depan, pemulihan lingkungan dan ekonomi menjadi bagian penting yang harus dilakukan,” terang Bambang.

Bambang melanjutkan, pemulihan lingkungan ini memerlukan kerja sama semua stakeholder.

Menurut dia, KLHK nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Gubernur Kalbar dan para bupati.

“Memulihkan kembali DAS Kapuas sangat penting, kalau bisa seperti dulu lagi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan itu harus sesuai dengan prinsip yang sesuai dengan kearifan lokal,” terang Bambang.

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Geobag di Sungai Sintang, Tahap Pertama 4 Kilometer

Diberitakan, Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta lima bupati yang daerahnya terdampak banjir untuk bertemu dan membuat rencana penanganan bencana sesuai kewenangan masing-masing.

Kelima bupati tersebut adalah Bupati Sintang Jarot Winarno, Bupati Melawi Dadi Sunarya, Bupati Sekadau Aron, Bupati Sanggau Paolus Hadi dan Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan.

“Saya berharap lima bupati yang wilayahnya terendam banjir, ketemu dengan saya di Pontianak. Lalu ada pembagian tugas untuk mengatasi banjir sesuai kewenangan. Bupati buat apa, gubernur buat apa,” kata Sutarmidji.

Baca juga: Banjir di Sintang Kalbar Jadi yang Terbesar dan Terlama sejak 1963

Sutarmidji juga meminta setiap daerah memiliki database bencana untuk memudahkan penanganan.

“Masing-masing daerah harus punya database bencana. Menangani bencana semua harus terang benderang dan tidak boleh menutupi informasi. Sampaikan apa adanya, jangan basa basi,” ujar Sutarmidji.

Sutarmidji menerangkan, jalan provinsi di Kabupaten Sintang ada sepanjang 170 kilometer.

Baca juga: Kondisi Terkini di Sintang, Banjir Berangsur Surut

Di jumlah itu, kondisi bagus 40 kilometer dan 130 kilometer masih berupa tanah merah.

“Jalan yang kena banjir sepanjang 4 kilometer, yakni di daerah di Semubuk Ketungau Hilir,” ucap Sutarmidji.