PONTIANAK, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyebut, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono tak berkoordinasi dengan pemerintah daerah saat meninjau banjir di Kabupaten Sintang.
Perwakilan pemerintah pusat yang melakukan kunjungan resmi ke daerah seharusnya berkoordinasi dengan pemprov dan pemkab. Sehingga, pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi menyelesaikan masalah.
"Sayangnya semua berkunjung ke sana tidak berkoordinasi dengan pemda, kayak urusan pribadi saja, bukan urusan negara jadinya," kata Sutarmidji kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).
Sutarmidji mencontohkan bantuan paket bahan pokok dari Presiden Joko Widodo untuk warga di sejumlah daerah terdampak banjir.
Bantuan itu diserahkan ke Pemprov Kalbar untuk didistribusikan kepada warga terdampak banjir.
Baca juga: Gubernur Kalbar Sependapat dengan Jokowi soal Penyebab Banjir di Kalimantan
"Kalau bantuan dari Presiden ini kan jelas, diserahkan kepada pemerintah provinsi, lalu didustribusikan. Kan gitu harusnya mekanisme bernegara," ucap Sutarmidji.
Terkait kunjungan Menteri PUPR, Sutarmidji menyebut, forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat tak diajak bicara terkait penyelesaian masalah banjir itu.
"Nah ini menteri datang ke sana. Datang langsung. Forkopimda setempat pun tidak diajak untuk bicara, yang tahu daerah kan kita, bukan mereka," kata Sutarmidji.
Sementara itu, Kepala Bagian Prokopim Kabupaten Sintang Iwan Kurniawan memastikan, Menteri PUPR telah berkoordinasi sebelum meninjau lokasi banjir.
"Dua hari sebelum kunjungan sudah ada komunikasi. Kami juga ada rapat khusus membahas kunjungan beliau (Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono)," kata Iwan.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono mengunjungi Kabupaten Sintang pada Kamis (18/11/2021).
Di sana, Basuki didampingi Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan Bupati Sintang Jarot Winarno. Dalam kunjungan tersebut, Basuki berjanji membangun geobag untuk penanganan banjir jangka pendek.