Kompas.com - 17/11/2021, 16:58 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Serikat buruh di Jawa Tengah melakukan aksi turun ke jalan menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di tahun 2022 sebesar 16 persen.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJT) ini melakukan long march dari titik kumpul di Jalan Ronggowarsito, Tanjung Emas.

Sembari terus berjalan, mereka tampak membentangkan spanduk besar bertuliskan "Batalkan Omnibus Law, UMK Tahun 2022 Wajib Naik 16 persen".

Baca juga: Tak Ada Kenaikan, UMP Sulut 2022 Tetap Rp 3,3 Juta

Dalam aksi itu, para buruh juga membawa atribut demonstrasi seperti bendera dan poster-poster bertuliskan "Semua Harga Naik, Kecuali Harga Keringat, Tenaga dan Pikiran Kami"

Lalu ada juga poster bertuliskan "Upah Layak Adalah Hak Kami Untuk Hidup Sejahtera" dan "Tolak Upah Murah, Laksanakan Upah Layak Riil".

Di depan kantor Ganjar Pranowo itu mereka satu per satu bergantian berorasi menuntut upah layak demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mencekik.

Seorang buruh perempuan tampak meneriakan yel-yel dengan lantang membakar semangat para buruh yang turun ke jalan.

"Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan! Hidup buruh! Hidup perempuan yang melawan!!," teriaknya lewat pengeras suara.

Baca juga: Buruh Ingin UMK Jateng 2022 Naik 16 Persen, Wagub Gus Yasin: Enggak Masalah

Buruh lainnya menuntut kepada pemerintah agar tidak main-main dalam menetapkan UMK.

"Upah ini untuk kita, untuk buruh. Kalau kita tidak mau berjuang pasti pemerintah akan main-main dengan yang namanya UMK," katanya di hadapan peserta aksi.

Korlap aksi dari aliansi buruh Jawa Tengah, Karmanto mengatakan, para penentu kebijakan hanya berpikir investasi, tetapi dengan cara menggilas keringat buruh.

Dalam keterangannya, salah satu bukti nyata kebijakan yang mencekik buruh adalah rencana penetapan UMK tahun 2022 yang akan mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Dengan begitu, penetapan upah akan mengacu kepada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi makro.

Aksi demo buruh kenaikan UMK 2022 di depan kantor Gubernur Jateng, Rabu (17/11/2021)KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA Aksi demo buruh kenaikan UMK 2022 di depan kantor Gubernur Jateng, Rabu (17/11/2021)

Maka dari itu, para buruh menolak keras Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tersebut karena tidak relevan dengan kondisi atau kebutuhan buruh di lapangan.

"Penetapan UMK 2022 harus dilakukan berdasarkan rumusan UMK berjalan + kebutuhan di masa pandemi Covid 19 = upah 2022, bukan mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi," jelas Karmanto di lokasi demo, Rabu (17/11/2021).

Pihaknya merinci kebutuhan selama pandemi Covid-19 yang realistis dibutuhkan buruh yakni, masker N94 Rp 115.000, hand sanitizer Rp 90.000, sabun cair 150 ml Rp 29.600, vitamin Rp 75.000, pulsa/kuota Rp 100.000, biaya kenaikan air bersih 50 persen Rp 40.000.

"Total kebutuhan di masa pandemi Rp 449.600. Dari kebutuhan selama pandemi itu, selama ini buruh hanya mendapatkan subsidi dari pemerintah Rp 1.200.000/tahun. Maka UMK 2022 wajib naik 16 persen," tegasnya.

Karmanto mencontohkan, penghitungan di Kota Semarang yakni, UMK 2021 Rp 2.810.000 + Rp 449.600.

Aksi demo buruh kenaikan UMK 2022 di depan kantor Gubernur Jateng, Rabu (17/11/2021).KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA Aksi demo buruh kenaikan UMK 2022 di depan kantor Gubernur Jateng, Rabu (17/11/2021).

Sehingga UMK Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar Rp 3.259.600 atau naik 16 persen.

"Kami menolak Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dan UMK 2022 wajib naik 16 persen," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Puasa Sunnah Bulan Juli 2022, Termasuk Puasa Dzulhijjah, Tarwiyah, Arafah, dan Ayyamul Bidh

Jadwal Puasa Sunnah Bulan Juli 2022, Termasuk Puasa Dzulhijjah, Tarwiyah, Arafah, dan Ayyamul Bidh

Regional
Kompolnas: Apapun yang Disangkakan, Hak Asasi Mereka Tetap Harus Dihormati

Kompolnas: Apapun yang Disangkakan, Hak Asasi Mereka Tetap Harus Dihormati

Regional
Hari Pertama Dibuka, Aktivitas Pasar Hewan di Klaten Masih Sepi

Hari Pertama Dibuka, Aktivitas Pasar Hewan di Klaten Masih Sepi

Regional
Ada Wabah PMK, Stok Hewan Kurban Sapi dan Kambing di Sumsel Dipastikan Aman

Ada Wabah PMK, Stok Hewan Kurban Sapi dan Kambing di Sumsel Dipastikan Aman

Regional
Cerita Bocah SD Menangis Saat Dihentikan Polisi karena Naik Motor, Tak Berani Pulang, Takut Dimarahi Ayah

Cerita Bocah SD Menangis Saat Dihentikan Polisi karena Naik Motor, Tak Berani Pulang, Takut Dimarahi Ayah

Regional
Kronologi Pembunuhan Pengusaha Papan Bunga yang Direncanakan Kekasih Gelap Korban

Kronologi Pembunuhan Pengusaha Papan Bunga yang Direncanakan Kekasih Gelap Korban

Regional
Pembelian Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi di Solo Belum Dilaksanakan

Pembelian Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi di Solo Belum Dilaksanakan

Regional
Harga Tiket ke Taman Nasional Komodo Rp 3,75 Juta Per Agustus, Pelaku Wisata: Kebijakan Itu Bisa Jadi Hantaman

Harga Tiket ke Taman Nasional Komodo Rp 3,75 Juta Per Agustus, Pelaku Wisata: Kebijakan Itu Bisa Jadi Hantaman

Regional
Peringati Bulan Bung Karno, Petani Bergas Lor Lukis Sang Proklamator di Sawah

Peringati Bulan Bung Karno, Petani Bergas Lor Lukis Sang Proklamator di Sawah

Regional
Polisi Dalami Kondisi Kejiwaan Ibu yang Bunuh Bayi Kandungnya di Bima

Polisi Dalami Kondisi Kejiwaan Ibu yang Bunuh Bayi Kandungnya di Bima

Regional
Tahanan Tewas di Penjara Polres Empat Lawang, Kompolnas Sebut Ada Unsur Kelalaian Petugas

Tahanan Tewas di Penjara Polres Empat Lawang, Kompolnas Sebut Ada Unsur Kelalaian Petugas

Regional
Pembunuhan Pengusaha Papan Bunga di Lampung Terungkap, Pelaku 4 Orang, Salah Satunya Kekasih Gelap

Pembunuhan Pengusaha Papan Bunga di Lampung Terungkap, Pelaku 4 Orang, Salah Satunya Kekasih Gelap

Regional
Dua WNI di Ladang Sawit Malaysia Jadi Korban Pembunuhan Warga Negara Filipina

Dua WNI di Ladang Sawit Malaysia Jadi Korban Pembunuhan Warga Negara Filipina

Regional
Khawatir PMK, Pedagang di Mataram Kurangi Penjualan Hewan Kurban

Khawatir PMK, Pedagang di Mataram Kurangi Penjualan Hewan Kurban

Regional
274.837 Kasus PMK di Indonesia, BNPB Ditunjuk Sebagai Satgas: Penanganan Seperti Covid-19, Bisa Saja Lockdown

274.837 Kasus PMK di Indonesia, BNPB Ditunjuk Sebagai Satgas: Penanganan Seperti Covid-19, Bisa Saja Lockdown

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.