Tunggak Pajak Rp 16 Miliar, Rekening Warga Magelang Disita

MAGELANG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II melalui Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang memblokir dan menyita rekening penunggak pajak dengan inisial N.

Pemblokiran ini dilakukan pada dua bank yang ada di Kota Magelang, Jawa Tengah.

Wajib pajak tersebut mempunyai utang pajak atas Surat Ketetapan Pajak Tahun 2020 sebesar Rp 16 miliar.

Baca juga: Tunggak Pajak Rp 1,2 Miliar, Rekening Bank Orang Ini Diblokir

Kepala KPP Pratama Magelang Sugiyarto menyebutkan, total jumlah keseluruhan nilai aset dari rekening yang disita adalah sebesar Rp 2,5 miliar.

Pemblokiran dihadiri Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, 3 orang JSPN, dan 2 orang saksi.

JSPN menunjukkan tugas dan mengungkapkan maksud dan tujuan, dan membuat berita acara. 

Setelah pelaksanaan pemblokiran tersebut, JSPN kemudian menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BASP) atas rekening yang diblokir tersebut.

Baca juga: 8.839 Kendaraan Dinas di Riau Tunggak Pajak, Ada yang 5 Tahun, padahal Anggarannya Ada

Sugiyarto menjelaskan, wajib pajak dengan inisial N telah diberikan tengat waktu untuk melunasi tunggakan pajaknya dan langkah persuasif lainnya.

Namun, setelah diberi waktu sesuai dengan prosedur yang ada, N belum juga melunasi utang pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SKP.

"Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka akan dilakukan pemindahbukuan dari rekening wajib pajak ke kas negara sebagai akhir tindakan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan)," terang Sugiyarto dalam keterangan pers tertulis,, Selasa (9/11/2021).

Sugiyarto berujar, pemblokiran yang dilanjutkan dengan penyitaaan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Kantor Pajak.

Pasalnya, kegiatan ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pajak bersifat memaksa.

“Kegiatan ini sangat lumrah dilakukan oleh Kantor Pajak, karena DJP mempunyai kewenangan yang diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa,” ungkap Sugiyarto.

Baca juga: Soal Mal Centre Point Medan, Ditutup karena Tunggak Pajak Rp 56 M, Akhirnya Dibuka Usai Bayar Rp 20 M, Sisanya Dicicil

Tindakan ini juga diharapkan dapat memberikan efek kepada wajib pajak lain yang belum patuh maupun yang memiliki tunggakan pajak, agar nantinya dapat lebih patuh secara suka rela.

"Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya," imbuh Sugiyarto.

Pemblokiran dan penyitaan rekening penunggak pajak ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.