Nasib KEK Pariwisata Bangka, Terkendala Alih Fungsi Lahan, Kini Diajukan untuk Budidaya Kelapa dan Penangkaran Buaya

BANGKA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan berbagai permasalahan.

Salah satunya disebabkan alih fungsi lahan di luar kegiatan pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bangka Belitung, Suharto mengatakan, usulan KEK Bangka sudah diajukan jauh sebelum masa dirinya menjabat bidang pariwisata.

"Menurut saya akan sulit kawasan KEK yang di Bangka karena lahan sudah banyak alih fungsi," ujar Suharto saat dikonfirmasi, Jumat (5/11/2021).

Baca juga: Langka, Ribuan Lintah Muncul di Muara Jembatan Emas Pangkal Pinang

Suharto mencontohkan, kawasan di lintas timur dari Jembatan Emas hingga Sungailiat yang sudah ada tambak udang dan ada juga tambang timah inkonvensional.

"Termasuk juga Tanjung Gunung yang diusulkan (KEK), jadi tergantung pusat nanti penilaiannya," kata Suharto.

Sebagaimana diketahui, kawasan yang menjadi usulan KEK Pariwisata Bangka dulunya merupakan kawasan Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Baca juga: Babel Akan Bangun Pusat Konservasi Buaya di Lahan Bekas Tambang

Pengusulan KEK Pariwisata di Bangka mengapung seiring ditetapkannya KEK Tanjung Kelayang di Belitung oleh pemerintah pusat.

Pengusulan KEK Bangka juga bagian dari upaya pemerataan perekonomian sekaligus mendukung ekonomi selain tambang.

Pengelolaan kawasan eks tambang itu bakal dilakukan melalui mekanisme hibah pemanfaatan dengan emiten tambang negara berkode TINS tersebut.

Baca juga: Digigit Buaya Saat Sedang Cuci Tangan di Selokan, Ketua DPRD Bangka: Saya Trauma

Penangkaran buaya dan budidaya kelapa

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan, sebagian lahan di Jalur Lintas Timur Air Anyir, Bangka akan dijadikan kawasan konservasi.

Ada dua program yang bakal didorong, yakni budidaya kelapa dan penangkaran buaya.

"Kita akan memanfaatkan lahan eks tambang sebagai lokasi penangkaran buaya sekaligus pembudidayaan tanaman kelapa," saat rapat koordinasi, Rabu (3/11/2021).

Erzaldi menuturkan, untuk penangkaran buaya, pemprov akan menggandeng Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) yang dikelola Alobi Foundation.

Sementara budidaya kelapa bakal melibatkan masyarakat setempat.

"Dari peta wilayah ada lahan seluas 157 hektar yang bisa digunakan," ujar Erzaldi.

Menurut Erzaldi, Lahan tersebut telah dipetakan Dinas PUPR Babel. Kemudian ada aplikasi yang berisi skenario pembangunan lahan yang berlokasi dekat bibir pantai tersebut.

Erzaldi berharap, lahan bekas tambang yang memiliki potensi usaha produktif dapat bermanfaat bagi masyarakat.