Setahun Penyidikan Kasus Mobil Sigap Mandek, Ini Penjelasan Kejari Pamekasan

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Sudah setahun lebih penyidikan perkara pengadaan mobil sehat atau mobil Sigap milik Pemkab Pamekasan yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mandek.

Hal ini mengundang pertanyaan karena hingga sekarang belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan oleh Kejari Pamekasan.

Baca juga: DPRD Temukan Kejanggalan dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur di Pamekasan

Mahasiswa datangi Kejari Pamekasan

Buntutnya, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pemuda Pamekasan (FKMPP) mendatangi Kejari Pamekasan, Selasa (12/10/2021) untuk meminta penjelasan perkembangan penyidikan perkara tersebut.

Umar Faruk, Ketua FKMPP menjelaskan, setahun yang lalu Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan Ginung Pratidina berjanji akan segera menuntaskan penyidikan perkara pengadaan 178 mobil Sigap yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Pamekasan.

Namun, sampai saat ini belum ada perkembangan penyidikan.

"Kami patut menagih janji penuntasan perkara mobil Sigap ke Kejari Pamekasan karena sudah setahun mandek. Mandeknya ini ada apa kok sampai setahun," ujar Umar Faruk.

Baca juga: Krisis Pejabat di Pamekasan, Satu Orang sampai Rangkap 3 Jabatan

Dugaan Umar, penyidikan perkara tersebut mandek karena intervensi politik terhadap Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Sebab, pada tanggal 2 November tahun 2020 lalu, Bupati Pamekasan mengirimkan surat permohonan kepada Kejari Pamekasan agar perkara tersebut tidak dilanjutkan dan dialihkan kepada inspektorat.

Sejak adanya surat tersebut, Kejari kemudian tidak pernah menyentuh kembali perkara mobil Sigap.

"Kami terus mendesak Kejari Pamekasan agar bekerja secara profesional dalam penegakan hukum. Kami dukung Kejari untuk menuntaskan perkara ini tanpa ada intervensi dari kekuatan mana pun," imbuh Umar.

Baca juga: Dicap Jago Pencitraan, Bupati Pamekasan Pergi Saat Diajak Dialog dengan Mahasiswa

Penjelasan Kejari

Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Ginung Pratidina, saat dikonfirmasi melalui telpon seluler menjelaskan, penyidikan perkara pengadaan mobil Sigap sampai saat ini tidak dihentikan.

Namun, karena ada permintaan dari Bupati agar perkaranya dialihkan ke Inspektorat Pemkab Pamekasan, sementara waktu penyidikan masih menunggu hasil dari audit dari Inspektorat.

Informasi yang diterima oleh Ginung, audit internal sudah dilakukan Inspektorat.

Baca juga: Telan Biaya Rp 3 Miliar, Jalan di Pamekasan yang Baru Dikerjakan Sudah Ambles

"Katanya sudah ada sanksi administrasi dan pengembalian kerugian dari pihak rekanan pengadaan mobil Sigap," terang Ginung.

Mengenai kelanjutan penyidikan, Ginung masih belum memberikan kepastian waktu dan masih menunggu petunjuk dari Kajari Pamekasan.

Namun, Ginung menegaskan bahwa perkaranya tidak dihentikan.

"Tidak ada kata penghentian penyidikan. Kami mau minta petunjuk pimpinan dulu bagaimana kelanjutannya," tegasnya.

Baca juga: Video Viral Pemuda Curi Besi Penutup Gorong-gorong, Dinas PUPR Pamekasan: Sudah Tidak Terhitung yang Hilang

Telan anggaran Rp 36 miliar

Pengadaan mobil Sigap untuk melayani kesehatan warga di Pamekasan ini, menelan anggaran sebesar Rp 36 miliar dari APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2019.

Mobil tersebut diberikan kepada 178 desa di seluruh Pamekasan. Dari anggaran tersebut, ada tiga item pembelanjaan.

Pertama pengadaan 178 unit mobil Rp 32 miliar.

Kedua belanja karoseri dan branding mobil Rp 1,6 miliar dan pembelanjaan ketiga berupa 178 tandu pasien Rp 1,2 miliar.

Baca juga: Krisis Pejabat di Pamekasan, Satu Orang sampai Rangkap 3 Jabatan

Dari tiga item belanja pengadaan tersebut, baru satu perkara yang diselidiki yakni belanja pengadaan karoseri dan branding mobil bertambah Bupati dan wakil bupati Pamekasan.

Menurut Ginung, Kejari ingin fokus pada satu perkara dulu sebelum menangani dua perkara lainnya.

Pihak-pihak yang sudah diperiksa dalam perkara ini ada 25 kepala desa, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Pamekasan serta pihak pemenang proyek.

Setelah dilaksankan penyelidikan dan penyitaan barang bukti, Kejari Pamekasan menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan pada September tahun 2020 kemarin.