Tanggapi Curahan Hati Peternak Ayam Petelur, Kepala Dinas Peternakan Blora: Kami Tak Bisa Berbuat Apa-apa

BLORA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Blora tidak dapat berbuat banyak terkait turunnya harga telur.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Dinakikan) Kabupaten Blora, Gundala Wejasena, mengatakan, turunnya harga telur merupakan ranah pemerintah pusat, sehingga pihaknya belum memiliki solusi untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

"Itu kan nasional, jadi kita ya tidak mampu berbuat apa-apa, karena ini sudah nasional, tidak hanya Blora thok (saja)," ucap Gundala saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Curahan Hati Peternak Ayam Petelur: Harga Turun, Kami Tak Bisa Bayar Kredit Bank

Gundala mengaku pernah mendapatkan keluhan dari para peternak ayam petelur terkait kondisi tersebut.

"Sampai saat ini kami belum bisa mampu berbuat apa-apa, karena ini global dan masalah perdagangan. Kayaknya ada pedagang besar yang main di situ, itu sifatnya kan nasional," kata dia.

Menurutnya, anjloknya harga telur tidak hanya terjadi di wilayahnya saja. Sebab, saat meminta arahan di tingkat provinsi, diketahui sejumlah daerah juga mengalami hal serupa.

"(Koordinasi dengan dinas provinsi) ya sudah kita lakukan, tapi memang seperti itu belum ada jalan keluar. Mestinya ya pak presiden sendiri yang menentukan harganya tapi kan enggak bisa karena adanya mekanisme pasar," terang dia.

Selain itu, dirinya menjelaskan, sampai saat ini belum ada asosiasi peternak ayam petelur di daerahnya.

Baca juga: Derita Peternak Ayam Petelur, Sehari Rugi Rp 8 Juta

Sehingga untuk membuat nilai tawar telur agar tidak semakin anjlok belum dapat dilakukan secara maksimal.

Hal tersebut berbeda dengan peternak ayam pedaging yang sudah memiliki perkumpulan.

"Kalau peternak ayam pedaging kan kemitraan sudah ada yang menaungi, sehingga harganya bisa dijamin oleh mitranya. Kalau mitranya kuat ya bertahan, kalau mitranya tidak kuat ya berhenti sejenak, karena ayam potong kan umurnya hanya sebentar, tapi kalau ayam petelur kan lama dua tahun," jelas dia.

Gundala mengaku bisa saja membuat surat edaran bagi para aparatur sipil negara (ASN) agar membeli harga telur sesuai standar.

Namun, berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukannya, ada saja sejumlah pihak yang mentertawakan solusinya tersebut.

"Seperti pas ayam pedaging itu kan kita juga sudah berupaya misalnya kita minta ASN untuk beli dengan harga yang menguntungkan peternak, kita bikin surat edaran untuk ASN, tapi malah diguyu (ditertawakan) di WhatsApp grup, padahal itu sebenarnya menolong," ucap dia.

Untuk saat ini, Dinakakin Blora hanya dapat meminta maaf kepada masyarakat karena tidak bisa memberikan solusi secara kongkrit terkait problematika tersebut.