Puluhan Pendamping Desa Terima Bantuan Subsidi Upah, Menaker Pastikan Gaji Tak Berkurang

SAMARINDA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Hj Ida Fauziyah bertemu dengan 50 perwakilan pendamping desa penerima bantuan subsidi upah (BSU) di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartengara (Kukar), Kalimantan Timur, Minggu (10/10/2021).

Pada kesempatan itu, Ida Fauziyah menyampaikan upah para pendamping desa tak akan berkurang.

"Insya Allah gaji pendamping desa tidak kurang, dengan adanya BSU ini. Bantuan ini murni dari pusat," ungkap Ida Fauziyah di hadapan para pendamping desa, Minggu.

Baca juga: Sambil Gowes, Menaker Kunjungi Toko Roti Rapi di Kauman Semarang

Meski begitu, Ida Fauziyah meminta para pendamping desa harus terdaftar keanggotaan di BPJS ketenagakerjaan. Sebab, proses validasi dan pencairan melalui kerjasama BPJS.

"Makanya kami minta tetap menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan," tutur Ida.

Diketahui, BSU merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan membantu para pekerja terdampak Covid-19. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021.

Melalui BSU para pekerja atau buruh, termasuk pendamping desa menerima uang senilai Rp500.000 per bulan selama dua bulan dibayarkan sekaligus sehingga jadi Rp1 juta.

Kendati demikian, penerima BSU dikhususkan bagi pekerja yang berada di daerah yang memiliki kasus Covid level III dan IV saja.

Baca juga: Menaker Ida Sebut 18 Perusahaan di Jateng Diadukan Karyawan soal THR

Dikutip dari laman resmi Kemenaker jumlah penerima BSU di Kaltim sebanyak 36.385 orang atau 1,03 persen secara nasional.

Saat ini sebanyak lima daerah di Kaltim masuk kategori PPKM level II dan lima daerah level III. Hal itu ditetapkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 48/2021 tertanggal 4 Oktober 2021.

Daerah level II yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Sementara PPKM level III yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim HM Syirajudin berharap, program BSU tak berlanjut.

"Meski, baik program BSU. Tapi, kita berharap tak berlanjut. Karena, itu menandakan Covid-19 telah berakhir," ungkap dia seperti dikutip tim Humas Setprov Kaltim.