Rapat dengan Gubernur Gorontalo, Ini Permintaan Pendamping PKH

GORONTALO, KOMPAS.com – Aplikasi elektronik Program Keluarga Harapan (e-pkh) diminta diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) dan aplikasi Dukcapil.

Pengintegrasian untuk memudahkan pemutakhiran data penerima secara waktu nyata (real time) sesuai dinamika di lapangan.

Pengintegrasian ini diminta oleh Koordinator Wilayah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Gorontalo Hendrik Yasin saat mengikuti rapat bersama dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Buntut Risma Marah-marah, Kepala Dinas Sosial Gorontalo Dipecat, Ini Penjelasan Bupati

Menurut Hendrik Yasin aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah.

Aplikasi ini memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di sisi lain, pengelolaan dan penginputan data program PKH di aplikasi e-pkh hanya bisa diakomodir jika termasuk dalam DTKS di aplikasi SIKS-NG.

“Di kami sebenarnya ada aplikasi e-pkh. Harapannya e-pkh itu terintegrasi dengan aplikasi SIKS-NG. Jadi begitu kami klik A di e-pkh maka akan terubah A di SIKS-NG. Persoalannya tidak semua pendamping sosial diberikan akses. Pendamping PKH tidak punya akses,” kata Hendrik Yasin.

Baca juga: Sempat Kritik Risma, Gubernur Gorontalo Minta Maaf

Ketidaksinkronan data antaraplikasi membuat data penerima atau calon penerima baru tidak bisa diperbaharui secara real time.

Warga yang layak menerima, tidak layak menerima, meninggal, atau bertambah jumlah komponen penerima yang telah diverifikasi oleh PKH tidak akan terakomodir jika tidak terbaca di aplikasi SIKS-NG.

“Contoh begini, dari 5.000 data e-pkh, kami sudah update yang meninggal, yang KTP-nya tidak sesuai ada 10 orang. Kalau data itu tidak sinkron dengan SIKS-NG dianggap tidak ada, tidak terupdate. Kami juga tidak punya akses ke SIKS-NG. Jadi ini masalah yang sering terjadi. Begitu juga dengan data Dukcapil. Ketika kita sudah input di e-pkh dan SIKS-NG tapi ada kekeliruan nomor KTP maka datanya tidak sesuai dengan di Dukcapil,” beber Hendrik Yasin.

Baca juga: Pendamping PKH di Gorontalo yang Dimarahi Mensos Mengaku Sudah Maafkan Risma

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengakomodasi semua harapan dan keluhan yang disampaikan oleh pendamping, kepala desa, dan unsur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Ia berharap berbagai masalah data ini bisa menemukan solusi.

“Kita jadwalkan untuk bimbingan teknis penginputan data bagi pendamping. Kita undang Dirjen dari Kementerian Sosial, supaya permasalahan yang kita hadapi saat ini bisa mereka tahu juga di pusat,” kata Rusli.