Blitar Jadi Satu-satunya Daerah Level 1 PPKM, Ini Harapan Wali Kota

BLITAR, KOMPAS.com - Kota Blitar menjadi satu-satunya wilayah di Jawa-Bali yang memberlakukan PPKM Level 1.

Hal ini merupakan bagian dari uji coba pemerintah yang akan diterapkan selama dua pekan ke depan.

Wali Kota Blitar Santoso mengharapkan penetapan Kota Blitar sebagai daerah dengan status PPKM Level 1 bisa menjadi momentum pemulihan ekonomi masyarakat.

Menurut Santoso, dengan status PPKM Level 1 akan ada sejumlah pelonggaran mobilitas dan kegiatan masyarakat yang memicu pemulihan ekonomi.

Meski demikian, disiplin protokol kesehatan harus tetap dijaga.

"Dengan level 1 (PPKM) sudah kita longgarkan, InsyaAllah ekonomi masyarakat akan berjalan dengan baik. Harapannya hidup new normal," ujar Santoso, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Hanya Kota Blitar Terapkan Pembatasan Level 1

Santoso mengatakan, sudah cukup lama mobilitas dan kegiatan masyarakat dibatasi selama pandemi Covid-19.

Terlebih lagi, ujarnya, selama pemberlakuan PPKM, Kota Blitar menjadi daerah di Jawa Timur yang paling terakhir terbebas dari Level 4.

"Kita tahu sudah sekian lamanya beberapa tempat wisata, pasar, harus dibatasi karena pandemi ini," ujar Santoso.

Baca juga: Polres Blitar Digeruduk Ratusan Pesilat, Massa Tuntut Penangan Kasus Perkelahian

Pelonggaran sesuai Inmendagri

Meski memastikan pelonggaran kegiatan masyarakat, Santoso mengingatkan agar warga Kota Blitar tidak merespons hal tersebut dengan eforia.

Menurutnya, sejumlah pelonggaran kegiatan masyarakat tetap harus berlangsung dalam koridor peraturan PPKM level 1 seperti yang termuat di peraturan terbaru, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 47 Tahun 2021.

"Kegiatan masyarakat ikut peraturan level 1, kita ikut Kemendagri. Sudah diatur, jangan eforia dan terlena," kata Santoso.

Baca juga: Kasus Covid-19 Hanya Bertambah Satu Tiap Pekan, Pemkot Blitar Kosongkan Rumah Isolasi

KOMPAS.com/ Galuh Putri Riyanto Ilustrasi aplikasi PeduliLindungi.

Meski tidak membeberkan jumlah pastinya, Santoso mengatakan aplikasi PeduliLindungi telah ditetapkan di banyak kantor-kantor pemerintah, BUMN, BUMD dan kantor perusahaan swasta di Kota Blitar.

"Kantor-kantor harus gunakan barcode PeduliLindungi untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Blitar," ujarnya.

Baca juga: Blitar Mulai Uji Coba New Normal, Pemerintah Bentuk Tim Pantau

Santoso membenarkan rencana pemerintah pusat mengirimkan tim khusus yang akan melakukan pemantauan sekaligus studi komparasi terkait pelaksanaan penanganan pandemi di Kota Blitar.

"Tim itu juga akan melakukan studi komparasi apa yang sudah dilakukan Kota Blitar. Bagaimana kolaborasi tiga pilar (TNI, Polri dan Pemkot)," ujarnya.