Cerita Kolonel Rusnawi Saat Ponselnya Dihubungi Pegawai BKKBN

Imbasnya, nomor tersebut juga tidak diakui oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Alhasil, kas negara tidak bisa menggelontorkan gaji maupun tunjangan jabatan kepada Rusnawi selaku Kepala Perwakilan BKKBN NTB.

Kondisi demikian dialami Rusnawi hingga saat ini.

"Alurnya kan nomor induk kepegawaian atau NRP itu dari BKKBN, kemudian BKN dan KPPN. Orang di KPPN tidak bisa bayar (gaji dan tunjangan), karena nomornya bodong, tidak teregistrasi," ujar Ayah dua anak itu.

Baca juga: Nomor Kepegawaian yang Saya Terima Setelah Menjabat Kepala BKKBN Ternyata Bodong

Menurut Rusnawi, saat prosesi pelantikan hanya dibacakan nama dan pangkat.

Sedangkan nomor induk kepegawaian tidak disebut.

"Kalau dibacakan saya pasti ingat, jumlahnya 18 digit, angka di belakangnya itu nol semua, tidak tahu saya dapat dari mana angka itu," kata Rusnawi.

Setelah pelantikan usai, Rusnawi dan para pejabat yang baru dilantik langsung berkumpul di ruang kerja Hasto Wardoyo.

Mereka diberikan pengarahan atau briefing soal pekerjaan di BKKBN dan diminta secepatnya meluncur ke wilayah tugas masing-masing.

Menurut Rusnawi, SK pelantikannya kemudian dibatalkan pada Januari 2021.

Dalam surat pembatalan itu, nomor kepegawaiannya tidak dicantumkan.

"Saya dilantik April 2020, kemudian Mei 2020 saya tidak lagi menerima gaji selaku anggota TNI, karena sudah dihitung mengajukan pengunduran diri. Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017, saya memang harus mengundurkan diri dari kesatuan TNI karena dilantik sebagai pejabat tinggi pratama di BKKBN," ujar Rusnawi.

Selama enam bulan menjabat Kepala Perwakilan BKKBN NTB, terhitung April hingga September 2020, Rusnawi terus berupaya memperbaiki nomor kepegawaiannya.

Namun upayanya tidak berhasil. Rusnawi akhirnya berhenti dari BKKBN.

Dia kemudian membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kemudian, PTUN mengeluarkan putusan nomor 95/G/2021/PTUN.JKT yang isinya mengabulkan seluruh gugatan yang dilayangkan Rusnawi.