BANGKA, KOMPAS.com - Kolonel (Kes) TNI Rusnawi sedang berada di RSPAU dr S Hardjolukito Yogyakarta saat ponselnya berdering.
Suara di ujung telepon memperkenalkan diri sebagai pegawai dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat.
Dalam percakapan yang berlangsung sekitar 1 menit itu, Rusnawi diminta untuk berangkat ke Jakarta.
Dia akan dilantik sebagai kepala perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Pelantikannya 1 April 2020 dan ketika itu saya ditelepon dua hari sebelumnya. Diminta datang ke Jakarta, segera mempersiapkan diri," kata Rusnawi saat berbincang dengan Kompas.com di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Selasa (28/9/2021).
Baca juga: Tinggalkan Pangkat Kolonel TNI AU, Rusnawi Tertipu Jabatan di BKKBN
Rusnawi dengan senang hati bergegas menuju Ibukota.
Apalagi, sebelumnya ia telah mengikuti seleksi terbuka BKKBN dan dinyatakan lulus.
Pada hari pelantikan, Rusnawi tiba lebih awal.
Pelantikan yang digelar di ruang Auditorium Kantor BKKBN pusat itu berlangsung khidmat.
Lagu Indonesia Raya berkumandang di dalam ruangan.
Seluruh peserta pelantikan dan tamu undangan dalam posisi berdiri selayaknya upacara.
"Ada lima orang yang dilantik, tiga orang sebagai kepala perwakilan dan dua orang lagi untuk jabatan direktur," kenang Rusnawi sembari mengelap keringat di wajahnya.
Pelantikan dipimpin langsung Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Nama mantan Bupati Kulon Progo itu juga tercantum dalam surat keputusan pengangkatan pegawai BKKBN.
Rusnawi sama sekali tidak menyangka bahwa momen yang seharusnya menjadi babak baru pengabdiannya sebagai aparatur negara, justru menjadi persoalan berat.
Nomor kepegawaian yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan dirinya ternyata bodong alias tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).