Masyarakat Adat Tolak Pembangunan Waduk Lambo hingga Tutup Kantor Desa, Begini Respons Camat

MBAY, KOMPAS.com - Masyarat adat di Desa Laboleba menutup kantor desa sebagai bentuk penolakan terhadap lokasi pembangunan Waduk Lambo di Kecamatan Asesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NTT.

Menanggapi penutupan itu, Camat Asesa, Oscar Sina, mengakui bahwa penutupan kantor Desa Laboleba oleh sejumlah warga itu merupakan dampak ketidakpuasan lantaran proses identifikasi lahan di lokasi tetap berlanjut. 

Menurut Oscar, kepala desa sempat melaporkan aksi warga ke polisi pada Jumat (24/9/2021) namun akhirnya dibatalkan. 

Baca juga: Buntut Penolakan Waduk Lambo, Masyarakat Adat Menutup Kantor Desa

“Dalam perjalanan kita diskusi dengan pihak kepolisian untuk tidak perlu diproses,” jelas Oscar kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat malam.

Oscar menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika tim dari pelaksana hendak melakukan pemetaan ulang untuk memastikan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Dari hasil pengukuran itu akan dilakukan desain lokasi sekaligus appraisal untuk memotret kembali hasil penilaian BPN. 

Tim appraisal kemudian mulai turun ke lapangan dan melakukan pemancangan papan proyek. Artinya, rencana pembangunan waduk tersebut telah diketahui oleh warga. 

“Kita berpikir, semua berjalan aman. Saya diskusi dengan kepala daerah dan kapolres. Dari mereka arahkan, kalau tidak ada persoalan, silahkan lanjut. Kalau ada, didiskusikan. Pokoknya kita berjalan sesuai tugas kita. Kalau ukur ya ukur. Kalau mau diskusi, ya ada ruang lain,” jelas dia.

Baca juga: Masyarakat Adat Adang Petugas dan Aparat yang Hendak Ukur Lahan Pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo

Oscar mengaku ikut turun langsung ke lapangan dan mensosialisasikan ke warga demi memperlancar proyek strategis nasional tersebut. 

Namun, menurut Oscar, tiga hari berselang setelah pemancangan papan proyek, terdapat sejumlah warga yang berupaya menghalang-halangi petugas di lapangan. 

Ia pun membantah tudingan pihaknya membongkar paksa.

Oscar mengatakan, petugas yang datang ke lokasi hanya mengukur demi memastikan hak-hak warga tetap terjaga. 

Sementara aparat Brimob yang diturunkan ke lapangan juga dikerahkan agar pengerjaan pengukuran oleh tim appraisal itu tidak terganggu. 

"Terkesan ada bentrok, tapi sebenarnya supaya mereka jangan sampai menyentuh petugas. Jangan sampai mereka kena pidana," tuturnya.

Oscar menuturkan bahwa pihaknya tetap menggunakan pendekatan yang baik kepada warga.

“Kita tegas, tetapi tidak kasar. Cara kita lembut kepada masyarakat,” katanya.

Baca juga: Tolak Lokasi Pembangunan Waduk Lambo, Masyarakat Adat Tawarkan 2 Tempat Alternatif di Nagekeo

Ia menjelaskan bahwa pengukuran bidang telah dimulai sejak 2019-2020. Selain itu, menurutnya, sudah ada pernyataan sikap dari tiga komunitas adat terkait lokasi pembangunan Waduk Lambo pada 2016-2017. 

Sebagian besar dari mereka, kata dia, mengizinkan pemerintah untuk melakukan survei lokasi mulai dari perencanaan, LARAP (Land Acquisiton and Resetllement Action Plan), hingga penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). 

Kemudian sepanjang 2017-2018, Oscar menuturkan, pihaknya mulai mensosialisasikan hasil survei tersebut lengkap dengan LARAP dan Amdal. 

Dokumen warga Foto : Masyarakat adat bersitegang dengan petugas dan aparat keamanan di lokasi, Rabu (23/9/2021) siang.

Oscar mengakui memang tidak semua masyarakat menandatangani. Namun menurutnya sudah ada persetujuan dari perwakilan komunitas adat. 

"Keterwakilan itu yang menandatangani, menyetujui hasil Amdal dan LARAP," ujarnya.

Selanjutnya pada 2019 dilakukan penunjukan lokasi atau perlok oleh gubernur yang kemudian dilanjutkan pengadaan tanah oleh BPN. 

Ketika perlok sudah dilakukan, semestinya waduk bisa dibangun. Namun harus dilakukan identifikasi terlebih dulu pada bagian lahan yang akan dikerjakan. 

“Proses tersebut sudah kita jelaskan kepada masyarakat di setiap tahapan. Mulai dari persiapan, pengadaan tanah, sampai ke pengukuran tanah. Itu artinya masyarakat setuju untuk diukur," ucapnya.

Baca juga: Masyarakat Adat Bersitegang dengan Petugas dan Aparat di Lokasi Pembangunan Waduk Lambo

Pihaknya juga mengaku telah mempublikasikan data hasil pengukuran kepada warga pada April 2021.

"Kita verifikasi. Hasil verifikasi itu ada yang diterima dan tidak, kemudian diserahkan kepada tim appraisal untuk melakukan pengukuran,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, penolakan masyarakat adat terhadap lokasi pembangunan Waduk Lambo, di Kecamatan Asesa Selatan terus berlanjut.

Masyarakat adat di Desa Laboleba berkukuh tidak mengizinkan tanah mereka dijadikan lokasi pembangunan Waduk Lambo.

Pada Kamis (23/9/2021), masyarakat adat Leboleba menutup kantor desa. Hal itu dilakukan karena menurut mereka, sosialisasi pembangunan Waduk Lambo tidak transparan.

“Masyarakat adat Laboleba kaget tiba-tiba sudah tanda tangan kontrak dan pasang plang oleh Camat Asesa di lokasi. Kami hanya izin survei, tapi tahap selanjutnya masyarakat adat tidak dilibatkan,” ujar Selis Lado, perwakilan masyarakat adat kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis malam.