Kompas.com - 23/09/2021, 11:29 WIB
Puluhan orang yang tergabung dalam perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perwakilan perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalbar Cin Cung alias Atong mengatakan, dalam peraturan pemerintah tersebut tarif PNBP yang dikenakan kepada kapal perikanan tangkap naik mencapai 150 sampai 400 persen. KOMPAS.COM/HENDRA CIPTAPuluhan orang yang tergabung dalam perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perwakilan perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalbar Cin Cung alias Atong mengatakan, dalam peraturan pemerintah tersebut tarif PNBP yang dikenakan kepada kapal perikanan tangkap naik mencapai 150 sampai 400 persen.

 

Sebagai informasi, berdasarkan website Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aturan tersebut kini menjadi acuan KKP dalam mengelola PNBP di bidang kelautan dan perikanan.

PP Nomor 85 Tahun 2021 ditetapkan dan diundangkan pada 19 Agustus 2021. Dengan terbitnya beleid ini maka PP Nomor 75 Tahun 2015 yang sebelumnya menjadi acuan, tidak lagi berlaku.

Baca juga: Fadli Zon soal Kapal China Mondar-mandir di Laut Natuna Utara: Perkuat Alutsista

PP Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari 23 pasal dan lampiran. PP tersebut mengatur 18 jenis PNBP pada sektor kelautan dan perikanan yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam perikanan, pelabuhan perikanan, pengembangan penangkapan ikan, penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi, pengujian laboratorium, pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan kelautan dan perikanan, analisis data kelautan dan perikanan.

Kemudian sertifikasi, hasil samping kegiatan tugas dan fungsi, tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, denda administratif, ganti kerugian, dan alih teknologi kekayaan intelektual.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam PP tersebut turut dijelaskan, bahwa untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Modus Baru Pelaku Penyelundupan, Pura-pura Jadi Wisatawan, lalu Sewa Kapal Mewah untuk Angkut 100 Kg Sabu

PP Nomor 85 Tahun 2021 merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP yaitu penarikan pra produksi, penarikan pasca produksi dan sistem kontrak.

Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi KKP dalam mengimplementasikan tiga program terobosan 2021 – 2024, salah satunya peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Bupati Kendal Dico Ganinduto 'Ditodong' Pasien Gangguan Jiwa

Saat Bupati Kendal Dico Ganinduto "Ditodong" Pasien Gangguan Jiwa

Regional
UMK 5 Daerah di Jatim Tak Ikuti PP 36 Tahun 2021, Ini Penjelasan Khofifah

UMK 5 Daerah di Jatim Tak Ikuti PP 36 Tahun 2021, Ini Penjelasan Khofifah

Regional
Bupati Cirebon Ancam Bikin Malu ASN yang Tidak Kembalikan Bansos

Bupati Cirebon Ancam Bikin Malu ASN yang Tidak Kembalikan Bansos

Regional
Terjadi Aksi Lempar Batu, Demo Mahasiswa Papua di Bali Berujung Bentrok dengan Ormas PGN

Terjadi Aksi Lempar Batu, Demo Mahasiswa Papua di Bali Berujung Bentrok dengan Ormas PGN

Regional
Sosialisasikan Aturan Cukai kepada Masyarakat, Ini Tujuan Disperindag Nganjuk

Sosialisasikan Aturan Cukai kepada Masyarakat, Ini Tujuan Disperindag Nganjuk

Regional
Kasus Pembakaran Kantor Manajemen PSS Sleman, 2 Orang Serahkan Diri

Kasus Pembakaran Kantor Manajemen PSS Sleman, 2 Orang Serahkan Diri

Regional
Sopir Angkutan Barang di Medan Tewas Dianiaya

Sopir Angkutan Barang di Medan Tewas Dianiaya

Regional
Cerita Guru di NTT Racik Obat Herbal karena Terinspirasi Jokowi, Kini Usahanya Beromzet Jutaan Rupiah

Cerita Guru di NTT Racik Obat Herbal karena Terinspirasi Jokowi, Kini Usahanya Beromzet Jutaan Rupiah

Regional
Kasus Dugaan Korupsi Dana KONI Padang, Kejari: Sudah 60 Saksi Diperiksa

Kasus Dugaan Korupsi Dana KONI Padang, Kejari: Sudah 60 Saksi Diperiksa

Regional
Kecewa UMK Karawang 2022 Batal Naik, Buruh Siapkan Gugatan

Kecewa UMK Karawang 2022 Batal Naik, Buruh Siapkan Gugatan

Regional
Viral, Video Pasangan Muda-mudi 'Freestyle' di Lintasan Sirkuit Mandalika, Ini Penjelasan ITDC

Viral, Video Pasangan Muda-mudi "Freestyle" di Lintasan Sirkuit Mandalika, Ini Penjelasan ITDC

Regional
Tiga 'Debt Collector' Diduga Aniaya Wanita, Korban Coba Halangi Pelaku yang Akan Ambil Mobil

Tiga "Debt Collector" Diduga Aniaya Wanita, Korban Coba Halangi Pelaku yang Akan Ambil Mobil

Regional
Bendera Bintang Kejora Berkibar di Tower BTS, Ini Kata Bupati Teluk Bintuni

Bendera Bintang Kejora Berkibar di Tower BTS, Ini Kata Bupati Teluk Bintuni

Regional
Bentrok Brimob dan Kopasus di Tembagapura, Panglima TNI: 4 Orang Sudah Diperiksa

Bentrok Brimob dan Kopasus di Tembagapura, Panglima TNI: 4 Orang Sudah Diperiksa

Regional
Tanah Bergerak Sepanjang 70 Meter di Lebak, 2 Rumah Rusak Berat

Tanah Bergerak Sepanjang 70 Meter di Lebak, 2 Rumah Rusak Berat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.