Kompas.com - 23/09/2021, 11:29 WIB
Puluhan orang yang tergabung dalam perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perwakilan perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalbar Cin Cung alias Atong mengatakan, dalam peraturan pemerintah tersebut tarif PNBP yang dikenakan kepada kapal perikanan tangkap naik mencapai 150 sampai 400 persen. KOMPAS.COM/HENDRA CIPTAPuluhan orang yang tergabung dalam perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perwakilan perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalbar Cin Cung alias Atong mengatakan, dalam peraturan pemerintah tersebut tarif PNBP yang dikenakan kepada kapal perikanan tangkap naik mencapai 150 sampai 400 persen.

PONTIANAK, KOMPAS.com – Puluhan orang yang tergabung dalam perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perwakilan perhimpunan pemilik kapal perikanan tangkap Kalbar Cin Cung alias Atong mengatakan, dalam peraturan pemerintah tersebut tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan kepada kapal perikanan tangkap naik mencapai 150 sampai 400 persen.

“Selain itu, harga patokan ikan (JPI) yang ditetapkan pemerintah pusat tidak sesuai dengan harga ikan di daerah,” kata Atong kepada wartawan Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Kapal Inka Mina 994 Terbakar di Perairan Raja Ampat, Tim SAR Fokus Evakuasi Korban

Maka dari itu, sebanyak 33 orang yang tergabung dalam perhimpunan tersebut meminta pemerintah pusat mengkaji ulang peraturan tersebut.

“Pemilik kapal tidak mampu memperpanjang izin kapal, dikarenakan kenaikan tarif PNBP mencapai 150 sampai 400 persen,” ungkap Atong.

Untuk perbandingannya, lanjut Atong, salah satu kapal baru mengajukan perpanjangan izin pada September 2021, tahun sebelumnya PNBP yang dikenakan pada kapal ukuran 85GT itu sekitar Rp 70 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun dengan adanya penerapan tarif baru ini, uang yang harus dibayar menjadi sekitar Rp 165 juta.

“Untuk membayar izin kapal dengan tarif lama saja kami rugi. Kami juga terdampak pandemi Covid-19, operasional kapal yang mengalami kenaikan, untuk pembelian spare part, bahan besi dan lainnya,” jelas Atong.

Baca juga: Sekoci KMP Jembatan Musi 1 Terbalik, Awak Kapal Hilang Tenggelam

Kendati demikian, Atong menekankan, selaku warga negara yang baik tentunya taat pajak, tapi dia harap pemerintah pusat jangan sampai mencekik pemilik kapal dan nelayan dengan menaikkan tarif.

“Kami menolak kenaikan tarif baru ini. Kenaikan ini membuat kami tidak mampu melanjutkan proses perpanjangan izin,” tutup Atong.

 

Sebagai informasi, berdasarkan website Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aturan tersebut kini menjadi acuan KKP dalam mengelola PNBP di bidang kelautan dan perikanan.

PP Nomor 85 Tahun 2021 ditetapkan dan diundangkan pada 19 Agustus 2021. Dengan terbitnya beleid ini maka PP Nomor 75 Tahun 2015 yang sebelumnya menjadi acuan, tidak lagi berlaku.

Baca juga: Fadli Zon soal Kapal China Mondar-mandir di Laut Natuna Utara: Perkuat Alutsista

PP Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari 23 pasal dan lampiran. PP tersebut mengatur 18 jenis PNBP pada sektor kelautan dan perikanan yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam perikanan, pelabuhan perikanan, pengembangan penangkapan ikan, penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi, pengujian laboratorium, pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan kelautan dan perikanan, analisis data kelautan dan perikanan.

Kemudian sertifikasi, hasil samping kegiatan tugas dan fungsi, tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, denda administratif, ganti kerugian, dan alih teknologi kekayaan intelektual.

Dalam PP tersebut turut dijelaskan, bahwa untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Modus Baru Pelaku Penyelundupan, Pura-pura Jadi Wisatawan, lalu Sewa Kapal Mewah untuk Angkut 100 Kg Sabu

PP Nomor 85 Tahun 2021 merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP yaitu penarikan pra produksi, penarikan pasca produksi dan sistem kontrak.

Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi KKP dalam mengimplementasikan tiga program terobosan 2021 – 2024, salah satunya peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahun 2022, Bandung Menjadi Kota Angklung

Tahun 2022, Bandung Menjadi Kota Angklung

Regional
Jamu yang Langsung Cespleng Belum Tentu Aman, Bisa Jadi Bahaya

Jamu yang Langsung Cespleng Belum Tentu Aman, Bisa Jadi Bahaya

Regional
Kontak Senjata dengan KKB Kembali Terjadi di Distrik Suru-suru, Satu Prajurit TNI Alami Luka Tembak

Kontak Senjata dengan KKB Kembali Terjadi di Distrik Suru-suru, Satu Prajurit TNI Alami Luka Tembak

Regional
Polisi Buru Perampok Bank di Karawang yang Gasak Uang Rp 300 Juta

Polisi Buru Perampok Bank di Karawang yang Gasak Uang Rp 300 Juta

Regional
Kronologi Penangkapan Pentolan KKB Temianus Magayang

Kronologi Penangkapan Pentolan KKB Temianus Magayang

Regional
Banjir Bandang Terjang 9 Desa di Garut, Ratusan Rumah Rusak dan 5 Jembatan Putus

Banjir Bandang Terjang 9 Desa di Garut, Ratusan Rumah Rusak dan 5 Jembatan Putus

Regional
Sempat Kabur, Sopir Truk Trailer Tabrakan Maut Kediri Ditangkap di Sidoarjo

Sempat Kabur, Sopir Truk Trailer Tabrakan Maut Kediri Ditangkap di Sidoarjo

Regional
1,8 Juta Warga NTT Belum Disuntik Vaksin Covid-19

1,8 Juta Warga NTT Belum Disuntik Vaksin Covid-19

Regional
Melihat Pengelolaan Sampah di 6 Desa Pesisir Banyuwangi, Bernilai Jual hingga Untungkan Warga Sekitar

Melihat Pengelolaan Sampah di 6 Desa Pesisir Banyuwangi, Bernilai Jual hingga Untungkan Warga Sekitar

Regional
Gara-gara Tak Sengaja Tendang Gelas Kopi, 2 Kelompok Pemuda Berkelahi hingga Berujung Penusukan

Gara-gara Tak Sengaja Tendang Gelas Kopi, 2 Kelompok Pemuda Berkelahi hingga Berujung Penusukan

Regional
Polda Lampung Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa Berhadiah Uang

Polda Lampung Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa Berhadiah Uang

Regional
Kronologi Kecelakaan Maut Minibus dan Truk di Kediri

Kronologi Kecelakaan Maut Minibus dan Truk di Kediri

Regional
Rekam Jejak Tokoh KKB Temianus Magayang, Terlibat Pembunuhan Staf KPU Yahukimo hingga Prajurit TNI

Rekam Jejak Tokoh KKB Temianus Magayang, Terlibat Pembunuhan Staf KPU Yahukimo hingga Prajurit TNI

Regional
Selama Satu Pekan, RS di Kulon Progo Nihil Kasus Covid-19

Selama Satu Pekan, RS di Kulon Progo Nihil Kasus Covid-19

Regional
PWNU Jatim Keluarkan SK Dukung Perintah Rais Aam Gelar Muktamar 17 Desember

PWNU Jatim Keluarkan SK Dukung Perintah Rais Aam Gelar Muktamar 17 Desember

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.