Petani Sawit di Riau Curhat ke Wapres, Ini yang Disampaikan

PEKANBARU, KOMPAS.com - Seorang petani sawit bernama Makmur asal Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, berkesempatan berdialog dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (3/9/2021).

Dialog itu dilakukan dalam acara peresmian panen perdana kelapa sawit dan peninjauan santripreneur di Kabupaten Rohil, yang berlangsung secara virtual.

Petani sawit itu pun curhat kepada orang nomor dua di Indonesia itu.

Baca juga: Wapres: Penting untuk Beri Perhatian pada Perkebunan Rakyat

Makmur mengeluhkan sulitnya petani sawit memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan mahalnya harga pupuk.

"Pak Wapres yang kami hormati, kami masyarakat kesulitan mengakses kredit KUR untuk memenuhi kebutuhan biaya lanjutan PSR. Kami mohon bantuan Bapak Wapres, sekarang ini harga pupuk mahal sekali, Pak, naik 70 persen," ujar Makmur.

Makmur mengatakan, para petani sawit saat masih kesulitan menggarap kebun sawit yang berada di kawasan hutan.

Padahal, menurut dia, para petani sangat antusias mengikuti program PSR yang salah satunya diprakarsai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Tekait sawit dalam kawasan hutan, harusnya sudah clear dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Faktanya, sawit dalam kawasan hutan kendala utama kami ikut PSR dan di saat yang bersamaan capaian PSR nasional jauh dari target," ucap Makmur.

Baca juga: Panen Perdana Peremajaan Sawit Rakyat, Wapres Maruf Dorong Potensi Santripreneur

Menanggapi keluhan Makmur, Ma'ruf Amin menjawab dan memberikan arahan-arahan yang diperlukan untuk mengatasi beragam masalah tersebut.

Pertama, terkait masalah KUR, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa dananya memang ada.

Namun, untuk mendapatkannya, para petani sawit perlu bekerja sama dengan offtaker (penjamin pembelian hasil panen).

"Untuk itu, juga perlu dibantu dan perlu memanfaatkan kerja sama dengan offtaker yang berasal dari debitur sendiri. Atau juga dari segmen korporasi, maupun juga dari pihak lainnya. Para petani bisa menjajaki model klaster tersebut," kata Ma'ruf.

Selain itu, untuk mempermudah petani, Ma'ruf meminta pihak bank sebagai debitur penyalur KUR tidak hanya menunggu, tetapi turun lebih dulu menyambangi para petani, atau jemput bola.

Ia juga meminta kepada para kepala daerah untuk turun tangan membantu menangani masalah penyaluran KUR ini.

"Dananya sudah ada, aturannya sudah ada, persyaratannya sudah ada, jangan sampai masalah-masalah terkendala administrasi kemudian tidak bisa berjalan. Inisiatif dari pihak petani, terus jemput bola dari pihak bank, dan pemerintah daerah supaya ikut memfasilitasi," kata Ma'ruf.

Kemudian, mengenai masalah pupuk, ia mengakui bahwa anggaran pemerintah untuk program subsidi pupuk memang masih terbatas.

Untuk itu, Wapres meminta Kementerian Pertanian (Kementan) agar mencari alternatif pemenuhan kebutuhan pupuk, melalui penelitian pembuatan pupuk dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

"Bagaimana supaya sumber daya yang ada di sekitar itu dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Walaupun pemerintah akan terus memperbesar subsidi untuk kepentingan pertanian dan juga berusaha agar tepat sasaran. Kementan dapat menambah produksi pupuk yang terdiri dari bahan yang ada, sehingga tidak hanya mengandalkan subsidi,” ujar Ma'ruf.

Terakhir, terkait masalah kesulitan mengakses lahan sawit di kawasan hutan, Wapres mengimbau agar para petani terus berupaya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan.

"Saya kira kita semua sudah tahu, sudah ada tentang UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini sebenarnya sudah diatur di sana solusi penyelesaian kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Petani sawit diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan sejak UU itu berlaku. Bahkan, sudah ada juga PP-nya yang mengatur itu,” tutur Ma'ruf.

Selain itu, Wapres juga meminta pemerintah daerah agar terus memfasilitasi dan membantu para petani sawit untuk mempercepat menyelesaikan masalah ini.

"Saya minta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga harus proaktif, jangan hanya menunggu, tapi juga proaktif membantu petani sawit yang berada di kawasan hutan, di dalam mengakses perizinan itu," kata Ma'ruf.