Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/08/2021, 07:10 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Pilkada Yalimo 2020 masih belum tuntas. Kini, roda pemerintahan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jayapura dan Jayawijaya itu lumpuh.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 Juni 2021 yang manganulir kepesertaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yalimo nomor urut 1, Erdi Dabi-Jhon Wilil, berbuntut aksi pembakaran sejumlah kantor pemerintahan, kantor KPU dan Bawaslu, serta rumah warga.

Seluruh pelayanan kemasyarakatan pun lumpuh akibat kejadian tersebut, bahkan hingga kini pendukung Erdi Dabi-Jhon Wilil masih menutup akses jalan keluar dan masuk Yalimo.

Kini masyarakat menjadi korban dari konflik tersebut, sedikitnya 800 warga memilih keluar Yalimo karena takut menjadi korban dari situasi tersebut.

Jefri Loho, salah satu pemuda Yalimo yang tinggal di Distrik Elelim, mengeluhkan aktivitas masyarakat yang lumpuh.

"Di sini lumpuh semua, pelayanan kesehatan tidak ada, pelayanan lainnya juga tidak ada," uharnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (27/8/2021).

Ia bersyukur, massa yang menutup jalan masih memperbolehkan logistik masuk sehingga kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.

Hanya saja, kata Jefri, masyarakat yang sakit terpaksa berobat ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan biaya sendiri.

"Selama ini ada beberapa masyarakat yang sakit harus berobat ke Wamena, di Puskesmas Elelim tidak ada pelayanan," kata dia.

Baca juga: Massa Pendukung Erdi Dabi-Jhon Wilil Tutup Akses ke Yalimo, Kapolda Papua: Tidak Boleh Bakar-bakar

Jefri menyebut, biaya transportasi dari Elelim ke Wamena tidak murah dan harus ditanggung oleh masyarakat yang sakit.

"Kalau ongkos per orang itu Rp 300.000, kalau carter itu bisa Rp 3 juta karena solar itu harganya Rp 1 juta," kata Jefri.

Komnas HAM soroti situasi Yalimo

Kondisi di Yalimo pun menjadi sorotan Komnas HAM Perwakilan Papua karena sudah ada beberapa masyarakat yang melaporkan situasi tersebut.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey menilai apa yang terjadi di Yalimo merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena banyak hak masyarakat yang tidak terpenuhi.

"Kondisi yang terjadi di Yalimo adalah pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya. Seharusnya masalah sengketa politik tidak boleh menghambat pelayanan publik untuk masyarakat," kata Frits saat dihubungi melalui telepon, Rabu (25/8/2021).

Komnas HAM pun berencana menemui Gubernur Papua sebelum menurunkan tim untuk melihat langsung situasi di Elelim.

"Komnas HAM akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Papua untuk membahas solusi lumpuhnya pelayanan publik di Yalimo. Dalam pertemuan ini diharapkan untuk membentuk tim bersama yang meninjau kondisi warga di Yalimo," kata dia.

Selain itu, ia akan mendesak Pemprov Papua segera nencari solusi untuk permasalahan politik di Yalimo agar masyarakat tidak menjadi korban.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun Masjid Agung Rp 118 Miliar di Magelang, Ganjar: Jangan Dikorupsi, Ini Rumah Ibadah

Bangun Masjid Agung Rp 118 Miliar di Magelang, Ganjar: Jangan Dikorupsi, Ini Rumah Ibadah

Regional
Polisi Pastikan Tak Ada Penculikan Anak di Kabupaten Bandung, Warga Diminta Waspadai Hoaks

Polisi Pastikan Tak Ada Penculikan Anak di Kabupaten Bandung, Warga Diminta Waspadai Hoaks

Regional
Tertangkap Mengonsumsi Narkoba, Oknum Perwira Polda Gorontalo Dipecat

Tertangkap Mengonsumsi Narkoba, Oknum Perwira Polda Gorontalo Dipecat

Regional
Apip, Pengkritik Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Akhirnya Minta Maaf Usai Dibentak dan Diteror

Apip, Pengkritik Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Akhirnya Minta Maaf Usai Dibentak dan Diteror

Regional
13 Pelajar di Lhokseumawe Ditangkap karena Tawuran, Psikolog Sebut Salah Satu Pemicunya Gim

13 Pelajar di Lhokseumawe Ditangkap karena Tawuran, Psikolog Sebut Salah Satu Pemicunya Gim

Regional
Apip, Warga Asal Bengkulu, Dipaksa Minta Maaf karena Kritik Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Diancam Dipolisikan

Apip, Warga Asal Bengkulu, Dipaksa Minta Maaf karena Kritik Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Diancam Dipolisikan

Regional
Akses 2 Kecamatan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Rusak Parah, Ada Sopir yang Tidur di Jalan 4 Malam

Akses 2 Kecamatan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Rusak Parah, Ada Sopir yang Tidur di Jalan 4 Malam

Regional
Buntut Napi Kendalikan Peredaran Narkoba, Kemenkumham Riau Geledah Sel Lapas Pekanbaru

Buntut Napi Kendalikan Peredaran Narkoba, Kemenkumham Riau Geledah Sel Lapas Pekanbaru

Regional
Mengenal 5 Desa Wisata di Semarang, Ada Desa Wisata Lerep

Mengenal 5 Desa Wisata di Semarang, Ada Desa Wisata Lerep

Regional
Eksekusi Lahan di Ambon Picu Kemacetan Parah, Polisi Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Eksekusi Lahan di Ambon Picu Kemacetan Parah, Polisi Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Regional
Balita Tergeletak di Lantai dengan Kaki Tangan Terikat di NTT, Polisi Tangkap Tante Korban

Balita Tergeletak di Lantai dengan Kaki Tangan Terikat di NTT, Polisi Tangkap Tante Korban

Regional
Polresta Serang Kota Periksa Dito Mahendra karena Mangkir di Sidang Nikita Mirzani

Polresta Serang Kota Periksa Dito Mahendra karena Mangkir di Sidang Nikita Mirzani

Regional
Ganjar Mengaku Banyak Laporan Penculikan Anak Masuk ke WhatsApp Miliknya

Ganjar Mengaku Banyak Laporan Penculikan Anak Masuk ke WhatsApp Miliknya

Regional
Menikah Lagi Tanpa Sepengetahuan Suami, Istri di Lampung Jadi Tersangka

Menikah Lagi Tanpa Sepengetahuan Suami, Istri di Lampung Jadi Tersangka

Regional
Tolak Eksekusi Lahan, Warga di Ambon Adang Alat Berat

Tolak Eksekusi Lahan, Warga di Ambon Adang Alat Berat

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.