Kompas.com - 28/08/2021, 07:10 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Pilkada Yalimo 2020 masih belum tuntas. Kini, roda pemerintahan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jayapura dan Jayawijaya itu lumpuh.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 Juni 2021 yang manganulir kepesertaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yalimo nomor urut 1, Erdi Dabi-Jhon Wilil, berbuntut aksi pembakaran sejumlah kantor pemerintahan, kantor KPU dan Bawaslu, serta rumah warga.

Seluruh pelayanan kemasyarakatan pun lumpuh akibat kejadian tersebut, bahkan hingga kini pendukung Erdi Dabi-Jhon Wilil masih menutup akses jalan keluar dan masuk Yalimo.

Kini masyarakat menjadi korban dari konflik tersebut, sedikitnya 800 warga memilih keluar Yalimo karena takut menjadi korban dari situasi tersebut.

Jefri Loho, salah satu pemuda Yalimo yang tinggal di Distrik Elelim, mengeluhkan aktivitas masyarakat yang lumpuh.

"Di sini lumpuh semua, pelayanan kesehatan tidak ada, pelayanan lainnya juga tidak ada," uharnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (27/8/2021).

Ia bersyukur, massa yang menutup jalan masih memperbolehkan logistik masuk sehingga kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.

Hanya saja, kata Jefri, masyarakat yang sakit terpaksa berobat ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan biaya sendiri.

"Selama ini ada beberapa masyarakat yang sakit harus berobat ke Wamena, di Puskesmas Elelim tidak ada pelayanan," kata dia.

Baca juga: Massa Pendukung Erdi Dabi-Jhon Wilil Tutup Akses ke Yalimo, Kapolda Papua: Tidak Boleh Bakar-bakar

Jefri menyebut, biaya transportasi dari Elelim ke Wamena tidak murah dan harus ditanggung oleh masyarakat yang sakit.

"Kalau ongkos per orang itu Rp 300.000, kalau carter itu bisa Rp 3 juta karena solar itu harganya Rp 1 juta," kata Jefri.

Komnas HAM soroti situasi Yalimo

Kondisi di Yalimo pun menjadi sorotan Komnas HAM Perwakilan Papua karena sudah ada beberapa masyarakat yang melaporkan situasi tersebut.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey menilai apa yang terjadi di Yalimo merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena banyak hak masyarakat yang tidak terpenuhi.

"Kondisi yang terjadi di Yalimo adalah pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya. Seharusnya masalah sengketa politik tidak boleh menghambat pelayanan publik untuk masyarakat," kata Frits saat dihubungi melalui telepon, Rabu (25/8/2021).

Komnas HAM pun berencana menemui Gubernur Papua sebelum menurunkan tim untuk melihat langsung situasi di Elelim.

"Komnas HAM akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Papua untuk membahas solusi lumpuhnya pelayanan publik di Yalimo. Dalam pertemuan ini diharapkan untuk membentuk tim bersama yang meninjau kondisi warga di Yalimo," kata dia.

Selain itu, ia akan mendesak Pemprov Papua segera nencari solusi untuk permasalahan politik di Yalimo agar masyarakat tidak menjadi korban.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Aipda Sopyan Sisihkan Gaji untuk Dirikan Sekolah bagi Anak Tak Mampu

Cerita Aipda Sopyan Sisihkan Gaji untuk Dirikan Sekolah bagi Anak Tak Mampu

Regional
Didesak Buat Aturan Larangan Perdagangan Daging Anjing, Gibran: 'Ojo Kesusu'

Didesak Buat Aturan Larangan Perdagangan Daging Anjing, Gibran: "Ojo Kesusu"

Regional
Perjalanan Kasus Anggota DPRD Medan Dipecat gara-gara Video Vulgar, Berawal dari Kenalan dengan Pria di Facebook

Perjalanan Kasus Anggota DPRD Medan Dipecat gara-gara Video Vulgar, Berawal dari Kenalan dengan Pria di Facebook

Regional
Ayah dan Anak Dibacok Maling di Pematangsiantar, Korban Butuh Biaya Operasi

Ayah dan Anak Dibacok Maling di Pematangsiantar, Korban Butuh Biaya Operasi

Regional
PKS Solo Kirim Aspirasi Dukungan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

PKS Solo Kirim Aspirasi Dukungan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Regional
Penjual BBM di Tarakan Terkena Peluru Nyasar Polisi, Kapolda Kaltara Minta Maaf

Penjual BBM di Tarakan Terkena Peluru Nyasar Polisi, Kapolda Kaltara Minta Maaf

Regional
Dilarang Isi BBM Subsidi, Tronton Peti Kemas di Pelabuhan Baai Bengkulu Mogok Kerja

Dilarang Isi BBM Subsidi, Tronton Peti Kemas di Pelabuhan Baai Bengkulu Mogok Kerja

Regional
Mantan Wali Kota Ambon Disebut Terima Suap hingga Rp 11,2 Miliar

Mantan Wali Kota Ambon Disebut Terima Suap hingga Rp 11,2 Miliar

Regional
Tabrak Bocah SD di Minahasa, Mobil Rombongan DPRD Solo Diamuk Massa

Tabrak Bocah SD di Minahasa, Mobil Rombongan DPRD Solo Diamuk Massa

Regional
Ditanya KPK Soal PMB Mandiri, Dekan FEB Unila: Fakultas Ekonomi Putuskan Tidak Terima Jalur Mandiri Tahun Ini

Ditanya KPK Soal PMB Mandiri, Dekan FEB Unila: Fakultas Ekonomi Putuskan Tidak Terima Jalur Mandiri Tahun Ini

Regional
Pukul Perempuan di SPBU, Gerindra Pastikan Syukri Zen Lengser sebagai Anggota DPRD Palembang

Pukul Perempuan di SPBU, Gerindra Pastikan Syukri Zen Lengser sebagai Anggota DPRD Palembang

Regional
Selama 10 Tahun Petugas 'Cleaning Service' SPBU Curi BBM, Tiap Malam Masukkan Bio Solar ke Jeriken

Selama 10 Tahun Petugas "Cleaning Service" SPBU Curi BBM, Tiap Malam Masukkan Bio Solar ke Jeriken

Regional
Perajin asal Tuntang Ketiban Rezeki Usai Pameran di Madrid, 2.000 Sandal Eceng Gondok Dipesan Pasar Eropa

Perajin asal Tuntang Ketiban Rezeki Usai Pameran di Madrid, 2.000 Sandal Eceng Gondok Dipesan Pasar Eropa

Regional
Hukuman Anak Alex Noerdin Dikurangi 2 Tahun Usai Menang Banding, KPK Ajukan Kasasi ke MA

Hukuman Anak Alex Noerdin Dikurangi 2 Tahun Usai Menang Banding, KPK Ajukan Kasasi ke MA

Regional
Perahu Ketinting Berpenumpang 9 Orang Terbalik di Asmat, 1 Korban Tewas, 1 Masih Hilang

Perahu Ketinting Berpenumpang 9 Orang Terbalik di Asmat, 1 Korban Tewas, 1 Masih Hilang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.