Massa Pendukung Erdi Dabi-Jhon Wilil Tutup Akses ke Yalimo, Kapolda Papua: Tidak Boleh Bakar-bakar

JAYAPURA, KOMPAS.com - Situasi keamanan di Kabupaten Yalimo, Papua, belum sepenuhnya kondusif karena massa masih menutup akses jalan keluar dan masuk ke Distrik Elelim, yang merupakan ibu kota dari wilayah tersebut.

Tuntutan massa yang menutup akses jalan keluar dan masuk Yalimo, hingga kini tidak berubah, yaitu menolak pelaksanaan PSU dan meminta Mendagri segera mengeluarkan surat keputusan Erdi Dabi-Jhon Wilil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo definitif.

Koordinator Tim Hukum Paslon Erdi Dabi-Jhon Wilil, Leo Himan, mengakui massa yang menutup akses jalan Yalimo adalah para pendukung Erdi Dabi.

"Untuk menyelesaikan ini Erdi dilantik saja karena Erdi sudah terpilih dua kali," kata dia.

Baca juga: Soal PSU Pilkada Yalimo, KPU Papua: Tidak Bisa Dilaksanakan kalau Keamanan Tidak Kondusif

Ia menyadari, bila sifat keputusan yang dikeluarkan MK adalah final dan mengikat.

Tetapi, mereka berpandangan bila apa yang diputuskan kali ini tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada yang telah melewati tahapan PSU.

Selain itu, massa menginginkan agar keputusan MK tidak dilakukan karena akan berakibat pada situasi yang lebih buruk.

"Kami punya referensi keputusan MK yang tidak dilaksanakan di beberapa lembaga dan lainnya, terutama terkait Pilkada. Seperti di Kabupaten Kepulauan Yapen 2010-2012, itu keputusan MK tidak dilaksanakan makanya bupati terpilih dilantik," kata Leo.

Tidak boleh bakar-bakar

Mengenai situasi di Yalimo, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, memastikan bila aparat keamanan tetap berpegang pada ketetapan hukum yang sah.

Tetapi, dengan kondisi budaya dan psikologis masyarakat, aparat keamanan berusaha menghindari aksi represif.

"Kami akan tetap berusaha melakukan pendekatan-pendekatan ekstra supaya putusan MK bisa kami laksanakan," tutur Fakhiri.