Polemik Renovasi Rumah Dinas Senilai Rp 5,6 Miliar, Ketua DPRD Sumbar: Saya Mohon Maaf

PADANG, KOMPAS.com - Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi memohon maaf atas polemik renovasi rumah dinasnya yang dianggarkan Rp 5,69 miliar saat masa pandemi Covid-19.

"Saya memohon maaf kepada masyarakat Sumbar seandainya polemik ini melukai perasaan masyarakat," kata Supardi yang dihubungi Kompas.com, Jumat (20/8/2021).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan renovasi rumah dinas tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan juga untuk mendukung penanganan Covid-19 di Sumbar.

Baca juga: Masih Pandemi tapi Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar Rp 5,6 Miliar, Ini Respons Fraksi Gerindra

Supardi menyebutkan renovasi rumah dinas yang dimaksud di dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tersebut adalah perbaikan gedung belakang rumah dinasnya.

Bukan perbaikan rumah dinas yang ditempati secara pribadi dan keluarga.

“Mungkin perlu diluruskan bahwa yang diperbaiki itu adalah gedung belakang rumah dinas saya. Dan itu perbaikan berat. Kemudian gedung tersebut adalah fasilitas untuk publik, bukan untuk pribadi. Antara gedung tersebut dengan rumah dinas saya itu terpisah,” kata Supardi.

Baca juga: Usai Polemik Mobil Dinas, Kini Muncul Biaya Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar Rp 5,6 Miliar

Supardi mengatakan setelah perbaikan gedung selesai, gedung ini akan digunakan untuk kepentingan rapat, menjamu tamu, tempat tamu bermalam, dan sebagainya.

Jika pandemi Covid-19 belum berakhir juga, gedung tersebut bisa dimanfaatkan sebagai tempat isolasi bagi masyarakat yang positif Covid-19.

“Sejak Desember 2019, saya menempati rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, belum sekali pun ada perbaikan rumah dinas dan gedung di belakang. Sekarang, baru ada anggaran untuk perbaikan di gedung belakang saja. Sedangkan sampai sekarang rumah dinas saya belum sekali pun ada perbaikan. Jujur, sudah ada atap yang bocor. Tapi belum diperbaiki. Termasuk furnitur juga masih memakai yang lama,” ujar Supardi.

Supardi mengaku persoalan renovasi rumah dinas DPRD Sumbar ini sempat membuat polemik di tubuh Partai Gerindra.

Ia selaku kader Gerindra dipanggil partai beberapa waktu yang lalu untuk meminta klarifikasi persoalan ini. Setelah dijelaskan, akhirnya Partai Gerindra memaklumi.