Pemerintah Siapkan Program Rp 157 Triliun untuk Jabar Selatan, Apa Manfaatnya?

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan 80 program untuk pengembangan kawasan Jawa Barat selatan senilai Rp 157 triliun.

Program tersebut menggunakan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam.

"Jabar selatan memiliki potensi yang besar, namun di sisi lain memiliki sejumlah keterbatasan," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Ferry Sofwan Arif dalam diskusi kelompok terpumpun virtual, Rabu (11/8/2021).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 11 Agustus 2021

Arif mengatakan, konsep pengembangan terpadu ini diharapkan menghasilkan spread-effect atau pertumbuhan pesat yang akan memberikan pengaruh positif antar wilayah dan menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah.

Hal itu memanfaatkan potensi dari tiga sektor yang ada di wilayah tersebut, yakni agribisnis, perikanan, dan pariwisata.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Ady Rachmat mengatakan, 80 program tersebut terbagi dalam dua tahap.

Tahap I rencananya rampung 2024, dan tahap II akan rampung pada 2030.

Program ini terdiri dari sektor pariwisata (9 program); kelautan perikanan (8 program); agribisnis (4 program); dan infrastruktur (59 program).

Adapun rekapitulasi anggaran berdasarkan sumber pendanaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni Rp 4 triliun; APBD murni Rp 270 miliar; APBN dan APBD Rp 13 triliun; dan APBN dan BUMN/BUMS/swasta Rp 26 triliun.

Kemudian APBN, APBD, dan BUMN/BUMD/swasta Rp 5 triliun; dan BUMN/BUMD/swasta Rp 107 triliun.

Baca juga: Tak Semua Infrastruktur di Jabar Selatan Dibuat Bebas Hambatan

Deputi Kepala Bank Indonesia Jabar Bambang Pramono mengatakan, meski investasi Jabar pada semester 1 tahun 2021 tertinggi secara nasional, namun masih terkonsentrasi di wilayah utara.

Khususnya di kawasan industri Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung.

“Investasi di wilayah Jabar selatan sangat kecil. Salah satu indikasi lemahnya investasi di wilayah selatan adalah kurangnya infrastruktur di wilayah tersebut, sehingga pengembangan infrastruktur perlu dilakukan,” kata dia.

Akademisi Universitas Padjajaran Yayan Satyakti mengatakan, data menunjukkan kinerja indeks pembangunan manusia (IPM) wilayah Jabar selatan relatif tertinggal dibandingkan wilayah Jabar bagian tengah dan utara.

Beberapa permasalahan klasik di Jabar selatan adalah kawasan tersebut masuk zona konservasi alam untuk menunjang wilayah tengah dan wilayah utara yang difokuskan pada pertanian, kehutanan, wisata, dan zona konservasi air.

“Pembangunan Jabar selatan intinya adalah konservasi, konservasi, konservasi. Kemudian sustainable agriculture, melakukan literasi manajemen sumber daya alam, serta clean development mechanism strategy,” ujar Yayan.

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Sistem dan Kebijakan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Suripno mengatakan, pengembangkan sebuah wilayah harus dilakukan secara terintegrasi dan harmonis, dengan perencanaan sistem transportasi yang tidak bisa secara parsial atau terpisah.

“Dalam lampiran Raperpres, Jabar selatan ini tidak ada simpul nasional yang diusulkan, dan yang ada hanya jaringan jalan nasional," kata Suripno.

Untuk itu, dapat diusulkan simpul nasional berupa terminal transportasi jalan tipe A dan pelabuhan nasional, termasuk jalan akses yang menghubungkan simpul tersebut dengan hinterland, atau wilayah sekitar pelabuhan.