Kala Baliho Tokoh Politik Bertebaran di Tengah Pandemi…

KOMPAS.com - Belakangan ini, marak billboard maupun baliho bergambar wajah tokoh politik di sejumlah tempat.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baliho Puan Maharani bertajuk “Kepak Sayap Kebhinekaan” tampak tersebar di beberapa titik.

Salah satunya di Jalan Wates Km 3 yang menghubungkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DIY Nuryadi mengatakan, tidak mengetahui siapa yang memasang baliho itu.

Dia mengaku pihaknya tidak diinstruksikan untuk memasangnya.

Nuryadi menuturkan, selama ini tidak ada komunikasi dengan pimpinan partai atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDI-P seluruh Indonesia.

“Enggak tahu. Tidak ada komunikasi juga," ujarnya, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Baliho Bergambar Puan Bertebaran di Yogya, Ketua DPP PDIP DIY: Kami Tak Diinstruksikan

Sedangkan di Solo, Jawa Tengah, baliho Puan Maharani terlihat di Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Radjiman, Jalan Ronggowarsito, dan Jalan S Parman.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo menerangkan, bukan pihaknya yang memasang baliho “Kepak Sayap Kebhinnekaan”.

Menurutnya, baliho tersebut dipasang oleh tim dari Puan Maharani.

Senada dengan Nuryadi, pria yang kerap disapa Rudy ini mengaku DPC tidak mendapat instruksi soal pemasangan baliho.

"Tidak pernah ada komunikasi tentang hal itu. Kita tahu-tahu sudah ada yang memasang," ucapnya, Jumat.

Baca juga: Baliho Bergambar Puan Maharani Terpasang di Solo, Gibran: Semua Kader Dapat Instruksi

Keputusan rapat Fraksi PDI-P DPR RI

KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto angkat bicara soal baliho Puan Maharani.

Bambang menyampaikan, pemasangan baliho itu merupakan keputusan rapat Fraksi PDI-P DPR RI yang diadakan pada Juni 2021 saat Bulan Bung Karno.

“Ini keputusan fraksi. Ngobrolnya (rapat) di lantai 7 DPR RI. Semula dari spontanitas anggota (fraksi) kemudian dikoordinir pimpinan fraksi. Supaya punya dampak, pemasangannya harus serentak,” tuturnya.

Baca juga: Jawaban PDI-P soal Baliho Puan Disebut Tak Peka dengan Warga Terdampak Pandemi

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini menambahkan, saat anggota Fraksi PDI-P DPR RI berkumpul sudah menjadi kebiasaan untuk mengeluarkan ide sebagai bentuk kebebasan berpendapat.

“Ada kebebasan berpendapat di PDI-P ketika sudah ngobrol di lantai 7, bebas. Ide gila pun dibiarkan. Juni saat Bulan Bung Karno, kan kita punya cucu Presiden yang jadi Ketua DPR RI, kok enggak kita angkat ini,” ungkapnya.

Mengenai anggapan masyarakat bahwa pemasangan baliho itu untuk menaikkan popularitas menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sekretaris Fraksi PDI-P DPR RI ini mempersilakan setiap orang mempunyai persepsi masing-masing.

“Ini lebih ke internal. Soal capres dan cawapres clear kewenangan Ketua Umum. Dibilang (persiapan) 2024, persepsi orang siapa yang melarang? Pikiran dan perasaan tidak bisa dipenjara. Mau dibilang mau nyapres monggo, mau sebagai bentuk kegembiraan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama ya monggo,” tandasnya.

Baca juga: Makna Kepak Sayap Kebhinekaan di Baliho Bergambar Puan Menurut Politikus PDI-P

Patungan untuk memasang baliho Airlangga Hartarto

KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Baliho bergambar ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di depan bekas stasiun Blora, Jumat (6/8/2021)

Tokoh politik lain turut dipajang dalam baliho.

Baliho bergambar Airlangga Hartarto terlihat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Salah satu titik pemasangannya adalah di depan bekas Stasiun Blora.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Blora Siswanto menjelaskan, baliho-baliho tersebut sengaja dipasang atas inisiatif dari para kader.

Mereka bahkan rela patungan untuk memasang baliho itu.

"Biayanya ya iuran kader. Kader kita kan banyak, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi DPRD, macam-macam. Ya kita patungan kader iuran mandiri, murni iuran kader," sebutnya, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Baliho Airlangga Hartarto Bertebaran, Ketua DPD Golkar Blora: Persiapan Capres 2024

Berdasar perhitungan Siswanto, total biaya yang dikeluarkan untuk memasang baliho Airlangga Hartarto di Blora mencapai Rp 100 juta.

Pria yang menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ini mengatakan, alasan memasang baliho Airlangga Hartarto sebagai sosialisasi menuju Pilpres 2024.

"Tujuannya ya sosialisasi Pak Ketua Umum untuk persiapan capres tahun 2024," bebernya.

Di Blora, baliho Airlangga Hartarto berjumlah sekitar 15 buah.

"Ya sekitar 15 sementara. Dipasang mulai Juli kemarin, rencana nanti sampai 5 bulan lah," kata Siswanto.

Baca juga: Soal Baliho Puan Maharani Dicoreti “Open BO”, Polisi Pandang sebagai Penghinaan Pejabat Tinggi Negara

Tidak peka dengan kondisi masyarakat

KOMPAS.COM/(Shutterstock/Petovarga) Ilustrasi Covid-19

Menurut Dosen Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Putri Hergianasari, pemasangan baliho secara masif dilakukan tokoh politik untuk meningkatkan popularitas.

Akan tetapi, pemasangan baliho di masa pandemi Covid-19 dinilai kurang tepat.

Baca juga: Baliho Bertebaran, Elite Politik Dianggap Tak Peka dengan Warga Terdampak Pandemi

Pasalnya, kampanye politik tersebut menghabiskan biaya tidak sedikit. Hal ini malah menunjukkan bahwa politikus tidak peka dengan kondisi masyarakat.

“Andai saja dana belanja spanduk tersebut digunakan untuk membantu masyarakat secara langsung, tentu akan lebih bermanfaat dan dirasakan langsung. Dan jasa-jasa mereka akan lebih dikenang masyarakat," terangnya, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Meskipun demikian, ia berharap tokoh politik tidak menjadikan pandemi sebagai komoditas politik.

"Karena kalau sudah menjadi komoditas politik, maka penanganan pandemi ini tak lagi murni dan sarat kepentingan. Padahal yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian penanganan pandemi, terutama soal PPKM yang berlarut," paparnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wisang Seto Pangaribowo; Kontributor Solo, Labib Zamani; Kontributor Semarang, Riska Farasonalia; Kontributor Blora, Aria Rusta Yuli Pradana; Kontributor Ungaran, Dian Ade Permana | Editor: Khairina, Teuku Muhammad Valdy Arief)