Jawaban PDI-P soal Baliho Puan Disebut Tak Peka dengan Warga Terdampak Pandemi

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menjawab kritik soal pemasangan billboard dan baliho Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Puan Maharani yang dianggap tidak etis karena dilakukan saat pandemi Covid-19.

Menurutnya, billboard putri Megawati Soekarnoputri yang terpasang juga ada yang bertuliskan sosialisasi untuk pencegahan Covid-19.

“Ada yang tulisannya 'Jaga Iman, Jaga Imun'. Jaga iman mengarah ke Ketuhanan, jaga imun mengarah ke ikhtiar manusia. Jadi ada dua track nih. Kembali lagi yang namanya melawan Covid-19 bisa dilakukan dengan kebersamaan. Di bawah isu 'Kepak Sayap Kebhinekaan', menangani Covid-19 harus bersama-sama,” ujar Bambang yang juga Ketua DPD PDI-P Jateng dalam keterangan tertulis, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Baliho Bertebaran, Elite Politik Dianggap Tak Peka dengan Warga Terdampak Pandemi

Selain itu, pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini juga merespons anggapan pemasangan billboard dan baliho Puan sebagai upaya meningkatkan popularitas menuju Pilpres 2021.

Sekretaris Fraksi PDI-P DPR RI ini pun mempersilakan setiap orang memiliki persepsi masing-masing.

“Ini lebih ke internal. Soal capres dan cawapres clear kewenangan Ketua Umum. Dibilang (persiapan) 2024, persepsi orang siapa yang melarang? Pikiran dan perasaan tidak bisa dipenjara. Mau dibilang mau nyapres monggo, mau sebagai bentuk kegembiraan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama ya monggo,” ungkapnya.

Dia menyebut billboard dipasang oleh anggota Fraksi PDI-P DPR RI di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Baca juga: Makna Kepak Sayap Kebhinekaan di Baliho Bergambar Puan Menurut Politikus PDI-P

Namun, beberapa dapil di mana PDI-P tidak memiliki kursi DPR RI, billboard dipasang oleh DPD dan anggota fraksi setempat.

“Yaitu di Sumbar I, Sumbar II, Aceh I, Aceh II, Gorontalo, dan NTB 2 dipasang oleh DPD dan Fraksi PDI Perjuangan setempat. Berapa total jumlah yang dipasang belum ada laporan, karena setiap anggota dewan tidak dibatasi harus pasang sekian. Ini pembiayaannya gotong royong,” ujar politisi asal Sukoharjo ini.