Mobilitas Masyarakat Masih Tinggi Selama PPKM Darurat, Ganjar: Kunci di Level Desa

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, mobilitas masyarakat masih tinggi pada pekan pertama pelaksanaan PPKM darurat.

Ganjar menyebutkan, saat ini penurunan mobilitas di Jateng baru mencapai 18 persen.

Jumlah tersebut baru setengah dari target yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 30 persen.

"Kemarin sore kita mengevaluasi secara nasional, disiplinnya masih perlu ditingkatkan, pergerakan manusianya masih cukup tinggi. Kalau mestinya target sampai 30 persen, kita ternyata baru separuh lebih sedikit, 18 persen masih kurang," ujar Ganjar di kantornya, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Ganjar Sebut Kudus Keluar dari Zona Merah, tapi Kasus Covid-19 Jepara Meningkat

Untuk itu, Ganjar meminta agar mobilitas masyarakat dibatasi pada level terkecil yaitu desa.

"Tapi rasa-rasanya kalau kita akan melakukan itu di tengah jalan kok tidak mudah ya, pasti akan terjadi friksi-friksi," ucapnya.

Ganjar pun menginstruksikan Pejabat (Pj) Sekda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo untuk berkomunikasi dengan para Sekda Se-Jateng agar menggandeng tokoh-tokoh di level terkecil.

"Ajak yuk Kades, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kegiatannya dibatasi pada lingkungan yang kecil saja di pemerintahannya. Pemerintahan mana yang paling kecil? Ya desa. Maka kontrol di level desa itu, kalau bisa dikuncinya di situ sehingga tidak terlalu banyak yang bergerak," katanya.

Masyarakat tetap diperbolehkan berkegiatan, namun sesuai dengan ketentuan dari PPKM Darurat yakni pekerja di sektor kritikal dan esensial.

Baca juga: Ada 1.706 Pelanggaran Selama PPKM Darurat di Jateng, Terbanyak PKL

Ganjar juga menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Disnakertrans untuk menyosialisasikan kepada pelaku industri besar maupun perusahaan untuk mengelola dengan baik usahanya.

"Saya tadi pagi ke KIW, komunikasi dengan dirutnya, untuk menyampaikan kepada pengusaha agar bisa mengontrol di sana. Sehingga kurangi pergerakan, sekali lagi kurangi pergerakan," tegasnya.

Ganjar mengatakan, pemerintah daerah tetap mendukung instruksi dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kepada TNI Polri yang memimpin terkait pengamanan pergerakan ini.

"Itu evaluasi yang hari ini kita lakukan dan kemarin perintah Pak Menko Marves, kepolisian mengambil take a lead untuk mengatur jalannya traffic yang ada ini manusia, TNI akan membantu dan tentu saja dari Satpol PP kita pasti akan membantu," pungkasnya.